Radar Kajen

Harus Ada Penertiban Tenaga Medis

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rahman

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rahman

**Menyusul Terpotongnya Kepala Burung Anak

KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan pun angkat bicara menyusul kasus terjadi pada MII, anak usia 9 tahun asal Kecamatan Karangdadap yang terputus kemaluannya akibat kelalaian mantri sunat. Agar tak terjadi lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diminta untuk melakukan penertiban tenaga medis.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rahman. Kata dia, sangat miris ketika ada tenaga medis yang tak memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) dan Surat Tenaga Registrasi (STR) bisa membuka praktik. “Pemkab harus segera melakukan langkah secepatnya untuk menertibkan tenaga medis. Jangan sampai terjadi hal serupa di Kabupaten Pekalongan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Diungkapkan pria yang akrab disapa Maman, pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa MII, anak usia 9 tahun asal Kecamatan Karangdadap yang terputus kemaluannya akibat kelalaian mantri sunat. “Semoga tidak terjadi lagi peristiwa yang menimpa MII,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Moch Nurkholis. Kata dia, terkait dengan perkembangan penyidikan tragedi khitan di Karangdadap yang ternyata pelaku BR (70), tidak mengantongi Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab, terkait tenaga medis.

“Bahwa ternyata masih ada tenaga medis di Kabupaten Pekalongan yang membuka praktik, tapi tidak memiliki surat tenaga registrasi (STR) atau izin praktik,” kata Moch Nurkholis, kepada Radar, kemarin.

Jangan-jangan, lanjut dia, petugas medis yang tidak memiliki SIP namun nekat buka praktik tidak hanya BR saja. Sehingga, menurutnya, perlu adanya kontrol dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk mencegah kejadian malpraktik itu terulang kembali.

“Yang tidak berizin itu perlu ditertibkan. Dan untuk mendapatkan izin, harus benar-benar yang memiliki standar kompetensi yang jelas dan bersertifikasi. Pengobatan alternatif saja ada izinnya, masak praktik pengobatan medis kok sampai nggak berizin,” terangnya.

Sebab, kata dia, banyak masyarakat yang memilih pergi ke mantri untuk khitan lantaran pertimbangan biaya yang lebih ringan. “Jangan sampai yang buka praktik itu ternyata tidak mengantongi izin, sehingga berisiko terhadap pasien. Seperti yang terjadi pada MII, korban yang terputus kemaluannya akibat kelalaian seorang mantri,” ujar dia.

Terkait dengan korban kasus tersebut, menurutnya, Pemkab juga harus turun tangan membantu secara moril. Kalau perlu memfasilitasi korban untuk mendapatkan rujukan penanganan medis yang tepat.

“Jika bisa dibedah plastik dengan rekontruksi total di spesialis yang ada di rumah sakit pusat, maka perlu dijembatani. Sebab, bagaimanapun korban adalah generasi penerus bangsa, aset bangsa yang harus kita selamatkan,” tandas politisi PDIP tersebut.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satresrim Polres Pekalongan setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengumpulan barang bukti, akhirnya menahan pria berinisial B (60) asal Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Pelaku dikenakan Pasal 360 KUHP ayat 1 karena kelalaian. (yan)

Penulis: Muhammad Hadiyan

Facebook Comments