Radar Batang

6 Bulan, 468 Kasus TB Ditemukan

Dinkes Batang menggelar FGD

DISKUSI – Dinkes Batang menggelar FGD terkait Raperda TB dengan mengundang instansi dan oragnisasi terkait, di aula PMI kabupaten Batang, Rabu (12/9).
NOVIA ROCHMAWATI

BATANG – Angka temuan Kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten Batang terus menunjukkan peningkatan. Hingga Juni 2018, ada sekitar 468 Kasus TB yang ditemukan.

Oleh karenanya, Dinkes Batang kini tengah mengkaji dan menggodok Raperda TB yang tengah digarap DPRD Kabupaten Batang dengan harapan nantinya dapat menekan angka TB di Batang. Seperti disampaikan Kabid P2PL Dinkes Batang, Yuli Suryandaru, di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Raperda TB di aula PMI Batang, Rabu (12/9). Kegiatan itu dihadiri instansi, organisasi dan pihak terkait untuk memberikan tanggapan terkait Raperda TB.

“Kalau dilihat memang trennya meningkat tiap tahun. Tapi seperti HIV/AIDS, tren yang meningkat ini juga dibarengi kinerja tim TB sendiri dalam mencari dan menemukan kasus. Karena saat ini masih jarang sekali penderita TB yang mau terbuka bahkan mau berobat didampingi. Tapi kami sekarang ini dibantu beberapa lembaga banyak menemukan kasus-kasus TB, karena tiap tahun kinerja petugas, dibantu juga dari TB Care Aisiyah berhasil mengungkap banyak kasus,” terang Yuli.

Dari data yang dimiliki Dinkes, tercatat sejak Juni 2018 sudah ada 468 kasus TB yang ditemukan. Sedangkan untuk 2017 sendiri ditemukan sekitar 792 kasus. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 yang ditemukan 687 kasus.

Mengingat banyaknya temuan kasus serta munculnya desakan dari organisasi dan masyarakat, DPRD kemudian membuat raperda. Agar lebih sesuai dan tepat sasaran, dilakukan penggodokan raperda.

FGD sendiri dibagi tiga kelompok diskusi. Rinciannya,kelompok 1 merupakan kelompok penentu kebijakan, yang beranggotakan perwakilan Bappeda, Dinsos, Disnakertrans, BPJS, Subbag Program Keuangan, Kabid P2P, dan Kepala Puskesmas. Sedangkan kelompok 2, kelompok penyedia layanan kesehatan, terdiri dari RSUD Batang, RSUD Limpung, RS Qim. IDI, Programmer TB Puskesmas, dan Dokter Praktek Mandiri. Sementara kelompok 3, kelompok masyarakat diwakili LSM, Kader, Mantan Pasien TB, dan Promkes.

“Kami harap setelah ini mampu terbentuk Perda yang sesuai dengan tujuan utama. Yakni penanganan TB. Baik untuk penangan pengobatan, maupun terkait hak-hak perlindungan bagi pasien TB,” tandasnya. (nov)

Facebook Comments