Radar Kendal

Jumlah Buta Aksara di Kendal Rangking 14 Se Jawa Tengah

Tangani Buta Aksara

TANGANI SERIUS – Melalui satuan pendidikan bernama Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) dan Kampung Literasi Taman Baca, Pemkab Kendal serius memerangi keterbelakangan buta aksara.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal pernah mendeklarasikan bebas buta aksara. Namun perkembanganya bagi warga usian diatas 50-59 tahun masuk kategori rentan perlu mendapatkan perlakuan khusus selama enam bulan hingga satu tahun, sehingga dalam perkembanganya mengalami naik turun.

Hal itu dibenarkan Kasi Kelembagaan dan Sarana prasarana (Sarpras) PAUD dan PNF Alwi, kepada Radar Pekalongan, saat ditemui di kantor Disdikbud, Minggu (9/9).

“Tetap kita melaksanakn itu dengan berbagai keterbatasan khususnya dalam membina. Tetapi data buta aksara ini kalau di-mage-kan dengan data yang diakui negara, BPS, terkadang beda karena teknik pengambilan sampel. Jadi kalau teman BPS mengambil sampelnya usia antara 5 hingga 59, tapi kalau kita kan 15 hingga 59 tahun. Belum lagi angka kematian dan sebagainya,” kata.

Alwi mengatakan, sebelum tahun 2008 Kabupaten Kendal pernah masuk zona merah di Jawa Tengah. Zona merah itu angka buta aksara tertinggi. Akan tetapi, setelah tahun 2008 dengan berbagai cara yang dilakukan Kabupaten Kendal bisa keluar dari zona merah tersebut. Tahun ini Kabupaten Kendal berada di urutan ke-14 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dalam peringkat buta aksara.

Dengan kata lain, peringkat data Disdikbud menyebutkan, 14.282 orang di Kabupaten Kendal masih buta aksara. Sedangkan tiga tahun terakhir, data penduduk buta aksara tahun 2017 ada 15.082 orang dan tahun 2016 ada 16.482 orang, serta tahun 2015 ada 17.300 orang. Penyebaran penduduk buta aksara itu berada di 20 kecamatan.

“Dengan rangking itu artinya sudah tidak lagi di zona merah. Sebelum tahun 2008 dikisaran peringkat 9 atau 10, masuk zona merah. Kalau di peta itu dikasih warna hijau itu sudah sesuia dengan indeksnya Internasional di bawah 4 persesn dan warna kuning antara 4 hingga 10 persen. Kalau 10 persen itu merah. Kalau sekarang seperti Cilacap, Brebes dan Rembang itu masih zona merah. Karena angkanya masih diatas yang dipersyaratkan Internasional,” ungkapnya.

Alwi, mengungkapkan, sesuai arahan kepala dinas yang terpenting di Kabupaten Kendal tidak masuk pada zona merah. Apabila sampai masuk zona merah itu maka akan mendapatkan perhatian dari nasional untuk dapat ikut mengentaskannya. Patokanya apa? Contoh di dunia Intenasional seperti di Amerika Serikat, bahwa sampai hari ini, negara tersebut belum bebas buta aksara. Karena angka disana masih ada masyarakatnya yang 3 persen hingga 4 persen buta aksara. Hal itulah yang kemudian dijadikan patokan.

“Cuma kita setiap tahun memperhatikan itu untuk mempertahankan angka di kisaran 3 perseb sampai 4 persen itu. Caranya adalah paska dikasih namanya “Keaksaraan Dasar”, programnnya ditingkatkan menjadi “Keaksaraan Usaha Mandiri”. Jadi disitu tidak lagi belajar, membaca dan menulis tetapi lebih banyak belajar dan sifatnya praktek. Kayak membuat kue kering dan sebagainya, hal itu untuk mengingatkan mereka akan huruf dan angka,” terangnya.

Kesulitanya, lanjut Alwi, adalah orang yang usianya di atas 55 tahun itu motiovasi untuk belajar rendah, belum lebih lagi waktunya sangat sulit. Adapun yang paling perlu diperhatiklan dari angka 4 persen itu, 3 persen didominasi usia antara 55 hingga 59 tahun. Yakni usia yang tidak lagi produktif. Bagaiman kalau Kendal itu habis nol bebas buta aksara? Itu tidak bisa. Apabila dilihat dari angka rata-rata nasional, di Kabupaten Kendal sudah masuk pada zona aman. Artinya tidak lagi pada peta yang menunjukkan \warna merah. Ini bisa dilihat dari sisi angka anak putus sekolah dan sebagainya. Prinsipnya mengaju kepada negara-negara maju. Bahwa negara maju itu mensyarakatkan buta aksara harus di bawah 4 persen.

“Kita sudah mencapai ke sana. Syukur juga yang buta aksara itu didominasi oleh usia 55 hingga 59 tahun. Menurut saya, tidak mengurangi rasa hormat, itu dianggap usia tidak lagi produktif. Data setiap tahun ada, kisarannya untuk yang ditangani itu antara 200 hingga 400 orang,” tuturnya.

Alwi menyatakan, lembaga yang membantu Pemerintah Pemkab Kendal menangani bebas aksara adalah satuan pendidikan bernama Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM). Dalam satu pekan, pembalajarannya dilakukan satu hingga dua kali. Dalam perjalananya satuan pendidikan tersebut bekerjasama dengan organisasi sosial seperti Fatayat dan Muslimat dan Aisyiah. Keberadaan PKBM di setiap kecamatan. PKBM yang sudah memenuhi standar mana? Dari 20 PKBM, 15 sudah terakreditasi, dan lima dalam proses akreditasi. Adapun empat diantaranya dengan swadaya pengelola sudah mulai bisa membangun gedung secara mandiri. PKBM yang sudah merintis gedung sendiri itu seperti PKBM di Kecamatan Limbangan, Patebon, Brangsong dan Weleri.

“Artinya empat PKBM itu sudah punya kuasa penuh. Tetapi sebagian besar masih ada PKBM yang nginduk di SD dan ini akan kita dorong dengan adanya PP No 2 tahun 2018 tentang Pendidikan Kesetaraan masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM). PKBM harus punya gedung minimal standar pelayanan sendiri. kalau dulu ijazah PKBM itu yang menandatangani paket A, B dan C itu masih Kepala Dinas, tetapi kalau sekarang yang menandatangani persis seperti di formal, PKBM bisa menendatangi sendiri karena sudah mengantongi akreditisasi di Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kampung Literasi juga andil menangani bebas aksara,” timpalnya.

Alwi menyebut, kampung litersi merupakan kampung model percontohan untuk menggerakkan dalam rangka memotivasi masyarakat untuk gemar membaca dan gemar mengikuti inovasi tekhnologi. Seperti di Kampung Literasi Kecamatan Patean. Menurutnya, membaca itu tidak hanya diartikan hanya membaca buku, akan tetapi bisa juga membaca media sosial (Medsos), internet dan lain sebagainya. Program kampung literasi itu yang memegang tampuk kendali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dengan semangat Hari Aksara Internasional (HAI) ke-53, dapat memberi spirit dan menjadi momentum agar masyarakat di Kabupaten Kendal lebih giat lagi dalam membaca.

“Prinsipnya kita sudah deklarasi buta aksara, akan tetapi khusus penyandang buta aksara ini butuh perawatan dan perhatian khusus, kalau tidak, pasti akan lupa lagi. Misal nanti pemerintah tidak lagi menggarkannya, bisa jadi di suatu saaat, di 2024, sisa-sisa kelahiran tahun 50- 60 akan lupa lagi. Kita sekarang, disamping menjaga agar angka buta aksara tidak masuk pada zona merah, ada pekerjaan rumah (PR) berat terkait anak usia sekolah tapi tidak sekolah, usia 21 tahun,” tukasnya.

Alwi, menambahkan, untuk anak usia 21 tahun yang belum mempunyai ijazah SLTA itu, pada ranah dunia pendidikan itu diistilahkan sebagai anak usia sekolah tidak sekolah. Ironisnya, saat ini di Kabupeten Kendal masuk angkanya mengkawatirkan kalau tidak diantisipasi. Pendataan terkahir tercatat pada kisaran 4.000, akan tetapi di tahun ini akan digarap sebanyak 1.200 dan pada tahun 2019 bisa tuntas. Pihaknya berharap hal itu nantinya tidak muncul lagi. Saat ini, anak SMP, MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK itu angkanya belum beranjak dari kisaran 74 persen hingga 80 persen. Artinya setiap tahun pasti ada yang nunggak alias tidak naik kelas.

Hal ini berbeda, anak dari SD ke SMP yang melanjutkan angkanya mendekati 100 persen. “Kita itu dibebani itu. Moga-moga di 2019 Pemda maupun pemerintah pusat sudah berkomitmen berarapun murid yang ada silahkan mau di non formal dan formal ditampung. Sekarang persoalanya bolanya di lempar ke masyarakat. Mereka sadar atau tidak. Kita juga akan angkat itu agar di Kabupaten Kendal di tahun 2019 nanti, ya tidak bebas, minimal kita berada di zona aman anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah itu,” pungkasnya.

Sementara Bupati Kendal, Mirna Annisa, mengatakan, siap menyukseskan Hari Aksara Internasional (HAI). Komitmen menangani bebas aksara itu sudah diwujudkan Pemkab Kendal dengan membentuk Kampung Literasi Taman Baca. Keberadaan Kampung Literasi Taman Baca itu sudah ada di setiap kecamatan. Saat ini setidaknya di kabupaten Kendal sudah ada sebanyak 24 Kampung Literasi Taman Baca. Salah satu tujuan dibentuknya kampung literasi adalah untuk menghapus buta aksara.

“Kampung Literasi Taman Baca yang sudah penuh itu di Kecamatan Patean. Nanti tidak hanya ada di tiap kecamatan. Targetnya semua desa ada Kampung Literasi Taman Baca. Harapan saya di 2020 sudah jadi Kampung Literasi Taman Baca semua. Bahkan Kampung Literasi kita sudah jadi rujukkan manca negara,” katanya.

Bupati mengungkapkan, butuh proses dan saranan untuk menumbuhkan minat baca. Minat baca akan tumbuh jika dalam lingkungan terbiasa membaca. Kemampuan literasi perlu dilakukan secara bertahap selangkah demi selangkah. Sehingga setiap setiap individu akan menguasai dan memahami dengan benar, meningkatkan skill dan kemampuannya. “Kesejahteraan orang itu bisa meningkat bila punya kemampuan literasi dan terus mengasahnya. Literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja. Tapi lebih dari itu, kemampuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya. Ayuk kita berjuang bersama-sama memerangi keterbelakangan buta aksara,” tegasnya. (nur)

Facebook Comments