Nasional

PGRI Ingatkan Konsisten Gunakan Data Honorer K-2 Dalam Seleksi CPNS

JAKARTA –  KetuaUmum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengingatkan pemerintah untuk konsisten menggunakan data tenaga honorer kategori dua (K-2) dalam proses seleksi CPNS. Sebab selisih antara jumlah total tenaga honorer K 2 dengan yang boleh mendaftar CPNS baru cukup tinggi.

Unifah Rosyidi mengatakan, Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama ini sudah memiliki data seluruh tenaga honorer K-2. “Jadi, (PGRI berharap, Red) pemerintah konsisten pakai data itu,” katanya kemarin (8/9). Karena itu, tidak perlu ada pendataan tenaga honorer K-2 lagi.

Menurut dia, PGRI menyesalkan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun bagi para honorer K-2 yang boleh mendaftar CPNS baru. Hal tersebut menutup peluang pengangkatan honorer. Padahal, bertahun-tahun mengabdi, mereka bercita-cita bisa diangkat menjadi CPNS.

Dia menjelaskan, PGRI selama ini ikut melaksanakan pendataan tenaga honorer K-2 di seluruh Indonesia. Khususnya, mereka yang berprofesi guru. Sesuai data PGRI, jumlah honorer berusia di bawah 35 tahun yang berhak mendaftar CPNS baru lebih dari 13.347 orang sebagaimana ketetapan pemerintah.

PGRI berharap pemerintah tidak lepas tangan terhadap honorer yang tidak memenuhi syarat mendaftar sebagai CPNS karena usia melebihi 35 tahun. Apalagi, sesuai data pemerintah, jumlahnya mencapai 425.243 orang. Solusi terbaik bagi mereka adalah penerapan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sayang, lanjut dia, regulasi pengangkatan PPPK hingga saat ini tidak kunjung keluar. Padahal, aturan pelaksana tersebut sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami berharap pemerintah segera mengangkat guru-guru honorer menjadi PPPK,” jelasnya.

Melalui skema pengangkatan sebagai PPPK, ada jaminan kesejahteraan dan status kepegawaian terhadap tenaga honorer. Namun, kenyataannya, hampir seluruh honorer selama ini menerima gaji di bawah upah minimum di daerah masing-masing. Apalagi, sumber gaji para guru honorer hanya dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengamat pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid mengatakan, pengangkatan CPNS guru tahun ini sejatinya terlambat. Sebab, beberapa tahun terakhir tidak ada pengangkatan. Padahal, di lapangan terjadi kekurangan guru.

“Setiap tahun guru yang pensiun 80 ribu orang. Kondisi ini terjadi sampai 10 tahun mendatang,” katanya. Kuota guru dalam perekrutan CPNS tahun ini hanya cukup untuk menambal guru pensiun dalam satu tahun. Dengan demikian, tahun depan juga diperlukan pengangkatan guru baru.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN terkait perekrutan CPNS. Tujuannya, memastikan ada mekanisme pencegahan yang disiapkan untuk menangani pengaduan dari peserta CPNS.

“Pengaduan secara internal itu perlu. Apalagi kalau terlambat di-handle, yang rugi langsung pelapor atau yang jadi korbannya itu tidak bisa memperoleh haknya lagi. Karena (proses rekrutmen CPNS, Red) terus berlanjut,” ujar dia.

Dia menuturkan, ORI pada perekrutan CPNS sebelumnya menerima ratusan pengaduan dari pendaftar. Mulai masalah administrasi pendaftaran hingga sarana-prasarana. “Mumpung sekarang masih ada waktu. Rekomendasi ombudsman yang sebelumnya harus bisa menjadi perbaikan,” ungkap mantan wakil ketua DPD itu.

(wan/jun/c10/agm/jpg)

Facebook Comments