Metro Pekalongan

Pedagang Pasar Hingga Tukang Ojek Jadi Sasaran

Perluasan Sektor Pekerja Informal jadi Prioritas

BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekalongan, fokus untuk melakukan perluasan peserta di sektor informal atau mandiri dimana potensinya dinilai masih sangat tinggi.

“Di Pekalongan dan sekitarnya, jumlah pekerja informal sangat banyak seperti pedagang pasar, PK5, driver ojek, petani hingga nelayan. Ini akan menjadi fokus kami untuk dikembangkan,” tutur Kepala BPJS TK cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati.

Dari Januari hingga Agutus 2018, dikatakan Septi capaian jumlah peserta dari sektor informal masih belum optimal yakni baru sekitar 8.000 peserta atau 51 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018. Untuk itu pihaknya akan berupaya mengejar perluasan dari sektor tersebut melalui sosialisasi-sosialisasi agar manfaat kepesertaan BPJS TK bisa benar-benar dipahami.

“Selama ini yang menjadi kendala yakni belum adanya kesadaran masyarakat pekerja informal terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial. Karena dalam setiap pekerjaan ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Masyarakat juga belum menganggap perlindungan jaminan sosial sebagai kebutuhan. Padahal ini menjadi salah satu kebutuhan bagi pekerja,” tambahnya.

Mengenai kepesertaan dari sektor formal, ia menilai saat ini masih ada ketidakpatuhan yang dilakukan perusahaan. Salah satu yang paling banyak dilakukan yaitu hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja. Terkait hal itu, pinaknya terus bersinergi dengan Wasnaker untuk melakukan pengawasan terkait ketidakpatuhan tersebut.

“Semua pekerja harus didaftarkan, sejak dia resmi mulai bekerja di perusahaan. Karena resiko kerja akan langsung mengikat ketika pekerja sudah resmi diterima untuk bekerja. Sehingga harusnya tidak ada alasan karena masih dalam masa percobaan atau belum menjadi karyawan tetap sehingga tidak didaftarkan. Jaminan sosial merupakan hak bagi semua pekerja,” kata Septi.

Selain masalah ketidakpatuhan dalam hal kepesertaan, juga masih adanya perusahaan yang menunggak pembayaran iuran. Padahal kondisi tersebut, dikatakan Septi justru merugikan para pekerja sendiri. “Ini akan berdampak bagi penerima manfaat. Karena jika perusahaan masih menunggak maka klaim tidak bisa dilakukan sampai tunggakan dilunasi. Ini membuat peserta menjadi pihak yang terdampak paling besar,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments