Metro Pekalongan

Gandeng Kejaksaan, Kejar Badan Usaha Tak Patuh

MOU BPJS Kesehatan dan Kejaksaan

KERJASAMA – Kepala BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari usai menandatangani MoU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Datuk Rosihan Anwar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri, Kamis (6/9).
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – BPJS Kesehatan cabang Pekalongan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Kamis (6/9), dalam rangka turut melakukan penertiban terhadap peserta yang tidak patuh.

Kerjasama yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan itu, merupakan yang kedua setelah dua tahun lalu juga telah dilaksanakan kerjasama serupa.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Pekalongan, Yessi Kumalasari, yang ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa kerjasama diteken dalam rangka bantuan untuk konsultasi dan langkah hukum khususnya untuk bidang tata usaha negara.

Yessi menyatakan, yang menjadi sasaran untuk dilakukan penertiban bersama Kejaksaan yakni badan usaha mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS. Dari data BPJS Kesehatan, di Kota Pekalongan masih ada sebanyak 31 perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS.

“Di Kota Pekalongan sudah ada 466 perusahaan yang mendaftar tapi masih ada 31 yang belum. Ini yang coba kami kejar agar bisa melakukan pendaftaran,” jelasnya.

Selain badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan juga akan melakukan penertiban terhadap badan usaha yang sudah mendaftarkan tapi belum patuh baik dari sisi data kepesertaan maupun daftar gaji yang dilaporkan. Juga terhadap badan usaha yang masih menunggak pembayaran iuran JKN-KIS.

“Namun kami tetap akan menerapkan tahapan. Sebelum menyerahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti, kami akan terlebih dulu melakukan pendekatan atau bahasanya pemeriksaan. Awal kami akan koordinasi dulu, kalau tidak respon maka akan diberikan surat peringatan pertama, kedua, kalau tetap tidak respon kami serahkan SSK ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti,” kata Yessi.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan, Datuk Rosihan Anwar, menambahkan kerjasama yang kedua ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan masih mempercayakan kepada Kejaksaan Negeri untuk turut membantu menyukseskan keberlangsungan program JKN-KIS.

“Sebelumnya kami sudah pernah bekerjasama dan ini merupakan perpanjangan sebelumnya. Alhamdulillah BPJS Kesehatan masih memeprcayakan kepada kami untuk bersama turut menyukseskan program JKN-KIS,” kata Rosihan.

Mengenai langkah yang akan dilakukan Kejaksaan, ia menyatakan bahwa pada prinsipnya Kejaksaan akan memberikan dukungan sesuai dengan jumlah Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan. “Kami akan coba berupaya untuk mendorong, khususnya bagi badan usaha yang belum patuh agar badan usaha bisa mendaftarkan pekerjanya ke JKN-KIS serta memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tandas Rosihan. (nul)

Facebook Comments