Metro Pekalongan

Suratnya Bikin Resah, Pengurus PGRI Sambangi BKPPD

Suratnya Bikin Resah, Pengurus PGRI Sambangi BKPPD

KLARIFIKASI – Pengurus PGRI saat melakukan klarifikasi ke kantor BKPPD terkait surat tentang TU yang dinilai meresahkan tenaga TU di SD negeri.
DOK

KOTA PEKALONGAN – Rombongan pengurus PGRI Kota Pekalongan menyambangi kantor Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD), Rabu (5/9). Kedatangan PGRI bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap surat yang diterbitkan BKPPD yang dinilai meresahkan tenaga Tata Usaha (TU) di seluruh SD negeri.

Dalam surat dengan kop BKPPD bernomor 820/0991 tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan, berisi usulan rotasi terhadap dua PNS yang bertugas sebagai TU di SD negeri. Namun bukan poin tersebut yang dipermasalahkan PGRI, melainkan adanya kata-kata yang menyebut bahwa di SD negeri tidak diperlukan tenaga pelaksana TU. Hal itu kemudian menimbulkan keresahan terhadap para tenaga TU. Sebab dari 124 tenaga TU di SD negeri, 122 diantaranya merupakan pegawai tidak tetap (PTT). Dengan dasar surat tersebut, dikhawatirkan sekolah dapat menyetop penggunaan tenaga TU dari PTT.

Tak hanya satu surat. Setelah adanya permintaan penjelasan terkait surat pertama, BKPPD kembali menerbitkan surat jawaban yang dinilai juga meresahkan para guru. Dalam surat dengan kop BKPPD bernomor 800/1025 tertanggal 3 September 2018 tertulis empat poin penjelasan terkait surat pertama. Dalam poin keempat, tertulis bahwa untuk pelaksanaan administrasi tata usaha agar SD bisa memberdayakan guru yang ada.

Surat kedua juga dinilai menimbulkan keresahan kembali, khususnya bagi para guru. Karena guru SD saat ini memiliki jam mengajar hingga 37,5 jam dalam satu minggu. Jika ditambah tugas mengurus administrasi dan tata usaha, maka beban guru akan semakin berat.

“Untuk itu kami datang kesini dalam rangka melakukan klarifikasi terkait surat yang diterbitkan oleh BKPPD. Pertama tentang adanya kata -kata yang menyebut SD tidak membutuhkan tenaga TU. Ini sangat menyakiti dan membuat resah tenaga TU di SD. Padahal di SD justru kebutuhan tenaga TU sangat penting,” tutur Ketua PGRI, Robi Agustiono.

Belum tuntas masalah surat pertama, BKPPD kembali menerbitkan surat jawaban atas permintaan penjelasan atas surat pertama yang isinya kembali lagi dinilai PGRI sangat tidak tepat. “Surat kedua kembali lagi menimbulkan keresahan bagi para guru karena terdapat poin yang menyebut bahwa tenaga TU akan dirangkap oleh guru,” tambahnya.

Sehingga dikatakan Robi, PGRI mencoba untuk mengklarifikasi tentang surat tersebut. Apakah memang kebijakan berasal dari Walikota atau murni dari BKPPD. Namun saat disambangi, Kepala BKPPD, Budiyanto tidak ditempat. “Pak Budiyanto masih di Jakarta dan kami hanya bertemu dengan kepala bidang sehingga belum ada penjelasan yang pasti,” kata Robi.

Ia berharap agar apa yang ada dalam surat etrsebut dapat ditinjau kembali karena dampaknya sangat besar. “Harapan kami ini agar ditinjau kembali dan jika memang hanya sebuah miskomunikasi kami minta yang seperti ini tidak terulang kembali,” harapnya.

Sekretaris PGRI, Mulyono menambahkan, saat ini jumlah siswa di SD negeri mencapai 300 hingga 400 orang sehingga keberadaan tenaga TU sangat dibutuhkan. “Kami khawatir surat itu menjadi dasar bagi sekolah untuk tidak lagi menggunakan tenaga PTT. Ini jelas membuat resah anggota kami,” ujarnya.

Mengenai kelanjutannya, ia mengaku masih menunggu penjelasan dari Kepal kepala BKPPD yang masih berada di luar kota. “Kami masih menunggu penjelasan dari Pak Budiyanto terlebih dulu,” tandasnya.(nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments