Radar Kendal

Bawaslu Kritik KPU Gara-gara Ini

Gara-gara Ini Bawaslu Kritik KPU

BANYAK CATATAN – Selain menuai apresiasi soal penyelenggaraan Pilgub Jateng yang aman dan partisipasi tinggi, KPU Kendal juga mendapat banyak catatan.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Gelaran Pilgub Jateng 2018 di Kabupaten Kendal secara umum dianggap sukses. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap memberikan kritik tajam terhadap kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilgub lalu.

Hal itu terungkap saat Rakor Pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 tingkat Kabupaten Kendal bersama Forkompinda serta Desk Pemilu Pemkab Kendal, Rabu (29/8), di RM Aldila. Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur, mengapresiasi kenaikan partisipasi pada Pilgub lalu, di mana 519.030 jiwa hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Syukur pelaksanaan Pilgub kemarin berjalan dengan lancar dan warga semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya,”ungkap Wabup.

Sementara Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, justru memberikan catatan kritis terhadap kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilgub. Dia menyoal kewenangan lembaganya untuk mengawasi tahapan pilkada yang kurang bergayung sambut. Kata Odilia, KPU semestinya lebih kooperatif dan terbuka untuk diawasi. “Mengawasi tahapan Pilkada menjadi tugas dan wewenang kami. KPU harus lebih kooperatif diawasi agar kewenangan dari UU ini terlaksana dengan baik,” kata dia.

Sikap kooperatif dimaksud, jelas Odilia, adalah bagaimana KPU lebih mudah dan terbuka terkait akses data dan informasi oleh pengawas. Toh, data yang diawasi juga untuk kepentingan sukses Pilkada. Selain itu, Bawaslu juga menyoroti peserta rakor yang dinilai kurang repsentatif.

“Patut disayangkan, rakor evaluasi KPU tidak mengundang Paslon atau Timses Pilgub. Padahal, mereka bagian penting Pilgub sebagai peserta. Pasti punya masukan banyak untuk KPU,” tandasnya.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kendal Arief Musthofifin menyoroti minimnya pemahanan aturan Pilkada. Menurutnya, jajaran KPU, khusunya PPK, PPS dan KPPS, juga mesti dibekali pemahaman hukum. Larangan dan sanksi jika jajarannya melanggar aturan. “Tidak dibekali teknis pelaksanaan saja. Dengan bekal pemahaman hukum tadi dapat mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria, mengatakan, Rakor mensepakati beberapa hal, di antaranya hasil Pilgub menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk pemilu berikutnya, terutama Pileg dan Pilpres 2019 maupun Pilkada Kendal 2021 agar bisa berjalan lebih lancar dengan tingkat partisipasi tinggi.

“Saya sampaikan terimakasih atas kerjsama yang dicapai antara lain jajaran Pemkab Kendal yang telah menyediakan lokasi pencoblosan, sosialisasi dan lainnya. Begitu juga pada Polres Kendal dan Kodim 0715 Kendal yang telah mengamankan jalannya Pilgub dan pihak terkait serta masyarakat atas partisipasinya,” katanya. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms

Facebook Comments