Radar Kendal

Mall Ini akan Dibangun untuk Mempermudah Investor

Mirna Annisa

Mirna Annisa
Bupati Kendal

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berencana akan membangun Mall Pelayanan Perizinan (MPP) satu atap dan satu pintu yang dibuat dalam satu ruangan. Tujuannya untuk memudahkan bagi masyarakat ataupun investor dalam pengurusan perizinan pendirian usaha.

Bupati Kendal, Mirna Annisa, mengatakan, dengan MPP tersebut, investor yang ingin membuka usaha di Kendal kian mendapatkan kemudahan layanan. Sebab, perizinannya hanya diurus satu gedung. Jika ada kelengkapan dokumen yang kurang, tidak perlu lama-lama, karena cukup diurus dalam satu gedung. “Jangan sampai perizinan itu berlarut-larut, kasihan masyarakat dan investor yang ingin dirikan usaha di Kendal,” katanya, kemarin.

Dikatakan Bupati, saat ini perizinan di Kendal masih terpisah, sehingga investor maupun warga yang mengurus perizinan masih harus mengurus dari satu kantor ke kantor lainnya. Akibatnya, mengurus perizinan memakan waktu lama. Bahkan meski sudah ada perizinan online, namun belum banyak membantu. “Karena investor masih mengurus perizinan dari satu kantor ke kantor lainnya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kendal, Soepardjan, mengatakan, nantinya akan dibangun gendung tersendiri yang terpisah dari kantor DPMPTSP. “Saat ini dalam tahap pembahasan Detail Engineering Design (DED) gedung. Kami usulkan ke APBD Perubahan tahun ini. Kalau tidak memungkinkan maka masuk APBD 2019 bisa direalisasikan,” katanya.

Soepradjan

Soepradjan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kendal

Menurut Soepardjan, jika MPP nanti bisa terealiasi, maka pengurusan perizinan akan lebih mudah dan cepat. Selama ini, dalam pengurusan dokumen-dokumen persyaratan perizinan masih terpisah. Misalnya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) ataupun AMDAL, perizinan Izin Mendirikan Banungan (IMB), Izin Gangguan atau biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie), masih di kantor terpisah, seperti, ke DLH, DPUPR, Dinas Perindustrian dan lainnya.

“Dengan adanya MPP nanti, maka untuk mengurus satu izin dengan izin lainnya akan dilayani dalam dalam satu gedung. Termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin nantinya bisa langsung dibayarkan di bank yang ada dalam MPP,” terangnya. (nur)

Facebook Comments