Metro Pekalongan

Bahu Membahu Wujudkan UHC di Tahun 2019

UHC BPJS Kesehatan

KOMITMEN – Pemkot Pekalongan bersama BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mengejar capaian UHC pada tahun 2019.
M. AINUL ATHO’

PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya terus bahu membahu mengejar target Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019. Pemkot Pekalongan fokus mendorong pertumbuhan jumlah peserta pada segmentasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan ASN dengan sejumlah langkah. Salah satunya melakukan integrasi warga miskin menjadi peserta JKN-KIS. Secara bertahap Pemkot Pekalongan menyisir data warga miskin yang tercecer untuk didaftarkan dalam JKN-KIS dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekalongan. Targetnya hingga akhir tahun 2018 sebanyak 42.000 warga miskin sudah terdaftar dalam JKN-KIS.

Data Dinas Kesehatan, hingga tahun 2017 sudah ada 39.000 warga miskin yang didaftarkan JKN-KIS dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekalongan. Kemudian dari hasil pendataan Dinkes dan pendaftaran lewat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB (Dinsos P2KB), sejak awal tahun hingga Juli 2018 tercatat ada sebanyak 1.800 warga miskin yang akan didaftarkan JKN-KIS sekaligus ditanggung pembayaran preminya.

“Saat ini sudah ada 39.000 warga yang dibiayai APBD dalam program JKN-KIS. Dengan penambahan 1.800 akan ada sekitar 40.800 warga yang dibiayai APBD. Jika per bulan ada penambahan data warga miskin untuk diintegrasikan ke JKN-KIS 200 hingga 300 orang, maka hingga akhir tahun kami perhitungkan ada sekitar 42.000 warga miskin yang premi JKN-KIS nya ditanggung APBD kota,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto.

Pendaftaran warga miskin ke JKN-KIS, selain dalam rangka mendukung tercapainya UHC juga merupakan upaya Pemkot Pekalongan untuk efisiensi anggaran pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Sebelumnya, pembiayaan kesehatan bagi sebagian warga miskin ditanggung melalui pembayaran langsung dari dana APBD. Sistemnya, warga miskin yang sakit dan tidak memiliki kartu JKN-KIS dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada kelurahan untuk selanjutnya dapat digunakan berobat ke puskesmas maupun rumah sakit.

Dampaknya, jumlah pemohon SKTM membludak dan anggaran kesehatan membengkak. Tahun 2017 pembiayaan kesehatan bagi warga miskin mencapai Rp19 miliar. Rp Rp8,85 miliar digunakan untuk pembayaran premi JKN-KIS bagi 30.000 warga. Sisanya digunakan untuk pembiayaan kesehatan bagi 2000 hingga 3000 orang saja.

“Dari kondisi itu, Pemkot melihat bahwa pengikutsertaan warga miskin dalam JKN-KIS lebih efisien dibandingkan membiayai langsung pelayanan kesehatan warga. Jika mengacu pada target jumlah warga miskin yang didaftarkan ke JKN-KIS sampai akhir tahun sebanyak 42.000, maka setiap tahun Pemkot Pekalongan akan mengeluarkan biaya sebesar Rp12 miliar untuk membiayai premi JKN-KIS. Jumlah itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan mekanisme lama,” katanya.

Selain melalui APBD daerah, Kota Pekalongan juga mendapatkan bantuan pembiayaan JKN-KIS dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembayaran premi bagi 78.000 warga. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pembayaran premi bagi 20.000 warga.

Kemudian, Pemkot Pekalongan juga mendorong agar seluruh guru atau pendidik dan tenaga kependidikan non PNS (GTT/PTT) sebanyak 2000 orang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS. Untuk mendorong langkah itu sekaligus meringankan beban mereka, Pemkot akan memberikan bantuan sharing iuran premi kepada GTT/PTT.

Upaya lainnya, Walikota Pekalongan menerbitkan surat edaran yang berisi seluruh badan usaha di Kota Pekalongan agar mendaftarkan pekerjanya ke JKN-KIS. Selain itu badan usaha juga diminta memindahkan seluruh karyawan yang masih tercatat dalam peserta PBI ke dalam segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Kepala BPJS Kesehatan cabang Pekalongan, Yessi Kumalasari menyatakan, suport Pemkot Pekalongan dalam rangka turut mendorong terwujudnya UHC sangat luar biasa. Yessi melihat bahwa keinginan Pemkot Pekalongan untuk membantu masyarakat agar menjadi peserta JKN-KIS sangat besar namun terbatas anggaran. “Keinginan Pemkot Pekalongan agar seluruh warga menjadi peserta JKN-KIS ini sangat besar. Tapi itu tidak bisa dilakukan sendiri dengan menanggung seluruh premi mengingat keterbatasan anggaran,” jelas Yessi.

Namun langkah yang sudah dilakukan Pemkot Pekalongan, terutama dalam wilayah yang dapat dijangkau yakni masyarakat miskin untuk segmen PBI dan segmen ASN sudah maksimal. Penambahan peserta dari dua kategori tersebut secara konsisten terus bertambah. Pembayaran iurannya juga dinilai sudah disiplin.

Dengan suport dari Pemkot Pekalongan, stakeholder terkait dan upaya dari BPJS Kesehatan, saat ini kepesertaan JKN-KIS di Kota Pekalongan sudah mencapai 76,4 persen. Menurut data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2018, dari jumlah penduduk sebanyak 306.067 jiwa, 233.777 diantaranya sudah masuk dalam kepesertaan JKN-KIS. 23,6 persen atau 72.290 penduduk lain masih menjadi PR untuk dituntaskan sebelum tahun 2019.

Untuk mengejar target UHC, BPJS Kesehatan juga telah melakukan beberapa langkah. Dua segmen yakni Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta PPU menjadi fokus utama. Pada segmen PBPU sejumlah upaya telah dilakukan dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk melakukan pendaftaran maupun pembayaran iuran lewat kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, BPJS menempatkan drop box untuk menerima berkas pendaftaran peserta mandiri. BPJS Kesehatan juga memaksimalkan keberadaan aplikasi JKN Mobile untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk segmentasi PPU atau peserta dari badan usaha, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasnaker) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pekalongan sebagai upaya mendorong badan usaha agar mendaftarkan pekerjanya ke dalam JKN-KIS. “Dengan Kejaksaan, kami belum sampai ke tahap penindakan, baru sosialisasi dan mediasi. Namun progresnya sudah cukup baik,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments