Radar Kajen

Sukses Turunkan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Beasiswa Peningkatan Pendidikan

BEASISWA – Pemkab Pekalongan melakukan intervensi dalam peningkatan pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, bahkan sampai perguruan tinggi.
MUHAMMAD HADIYAN

Berbagai program pro rakyat kecil terus dilakukan Pemkab Pekalongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selama setahun terakhir, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya warga kurang mampu terhadap program-program tersebut.

“Inspiratif Progresif untuk Kesejahteraan” pun menjadi tema yang diusung pemerintahan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Ir Hj Arini Harimurti dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-396. Hal ini tak lepas dari upaya pemerintahan Asip-Arini yang telah menunjukkan keberhasilan capaian indikator makro pembangunan kabupaten dengan hasil yang lumayan baik.

Di antaranya, angka kemiskinan di tahun 2016 sebesar 12,98 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 12,61 persen. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,8 menjadi 5,16. Angka inflasi pun dinilai paling bagus, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan naik menjadi 68. Pertumbuhan ekonomi yang lumayan, angka kemiskinan cenderung turun, dan IPM cenderung naik. Sehingga, jika dilihat dari indikator capaian makro pembangunan ada hasil yang baik. Hal ini tak lepas dari agenda program yang dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan 12 mandat rakyat yang diusung Asip-Arini sejak dilantik pada 27 Juni 2016, oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang.

Salah satu dari banyaknya program pemerintah yang manfaatnya menyentuh langsung masyarakat kecil adalah program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program RTLH bertujuan untuk memperbaiki rumah warga agar memenuhi syarat, supaya sehat dan dapat melahirkan generasi yang baik, sejahtera serta mampu menambahkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi SH MSi menuturkan, tahun 2018 ini Kabupaten Pekalongan melakukan rehabilitasi terhadap 1.708 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, dengan total anggaran Rp 19.490.000.000, dengan masing-masing unit rumah mendapatkan Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

“Uang Rp 15 juta ini merupakan amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki rumah warga miskin yang tidak layak huni,” jelas Bupati Asip Kholbihi.

Asip menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja melainkan juga pada nilai-nilai spiritualnya, karena tidak semua orang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Menurut Bupati, jumlah rumah di Kabupaten Pekalongan sebanyak 189.977 rumah. Sementara rumah yang tidak layak huni (RTLH) sebanyak 39.297 unit. Dari 39.297 rumuh ini, menurut Pemerintah belum memenuhi standar. “Inilah yang saya dan Ibu Wakil Bupati selama lima tahun ini berikhtiar supaya jumlahnya tiap tahun semakin berkurang. Dan Alhamdulillah pada tahun 2018 kita bisa menyelesaikan 1.708 rumah yang direhabilitasi oleh pemerintah kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati.

Pada awal ia menjabat sebagai Bupati, Kabupaten Pekalongan merupakan kabupaten dengan tingkat kematian ibu hamil tertinggi. Menurutnya, angka kematian ibu hamil sekarang sudah turun drastis, dan pada tahun 2018 ini angkanya sudah turun secara signifikan.

“Balita yang stunting, pendek, dan gizi buruk masih banyak, bahkan nomor lima di Jateng. Sekarang bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik di dalam maupun luar negeri, kemarin yang dinyatakan stunting sekarang sudah pulih kembali. Ini menunjukan program pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bisa dikatakan berhasil, walaupun kita belum puas karena masih banyak sekali yang perlu ditangani dengan baik,” tandasnya.

Selain itu, program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat dilengkapi dengan Kartu Kajen Sehat, dengan anggaran hampir Rp 20 miliar. Sehingga rasio mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan. Meskipun diakuinya masih ada kekurangan, namun akan dilakukan perbaikan di tiga tahun kedepan.

Di bidang pendidikan, Pemda Kabupaten Pekalongan juga terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin maju dan derajat pelayanan kesehatan semakin baik. Menurut Asip Kholbihi, pemda melakukan intervensi dengan memberikan beasiswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Hal ini menunjukan ada ruang partisipasi pemerintah terhadap akselerasi pendidikan kepada anak-anak. “Kita bantu biaya pendidikannya melalui beasiswa dari Kartu Kajen Cerdas,” terangnya.

Tidak hanya bantuan untuk para siswa, Pemkab Pekalongan juga telah menggelontorkan anggaran APBD sekitar Rp 19 miliar untuk memberikan tunjangan kepada ribuan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di Kota Santri. Selain untuk menunjang kesejahteraan para pendidik non PNS, bantuan ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. (adv)

Facebook Comments