Metro Pekalongan

Waduh, Gara-gara Ini Pemilik Kapal Rugi Besar

Kapal Rugi

TUNGGU KEJELASAN – Pemilik kapal hingga nelayan, menunggu kejelasan proses penerbitan SIPI dari KKP yang sudah tertahan hingga tiga bulan. AKibatnya puluhan kapal di Kota Pekalongan tak bisa melaut.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Para pengusaha dan pemilik kapal di Kota Pekalongan, mengaku mengalami kerugian besar akibat perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tak kunjung terbit karena perubahan sistem.

Padahal para pemilik kapal sudah membayar Pajak Hasil Perikanan (PHP), yang jumlahnya ratusan juta. Ditambah biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan kapal yang belum dapat melaut.

“Gara-gara SIPI terlambat untuk diterbitkan, para pelaku usaha perikanan tangkap memang dipastikan mengalami kerugian. Padahal kami sudah membayar PHP yang jumlahnya ratusan juta. Kami juga kehilangan potensi penghasilan dari satu trip perjalanan penangkapan ikan. Kalau bisa berangkat setidaknya penghasilan satu trip bisa menutup untuk pembayaran PHP,” ungkap salah satu pemilik kapal, Isnaini.

Belum lagi, lanjutnya, selama kapal berada di dermaga banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Diantaranya untuk membayar jaga malam kapal sebesar Rp100.000 dan kapal miliknya dijaga tiga ABK. Kemudian selama di dermaga, mesin kapal juga harus selalu dihidupkan sebagai bagian dari perawatan mesin yang tentu membutuhkan solar tambahan.

“Jadi kehilangan satu trip perjalan ini kerugian sekali buat kami. Karena dalam satu tahun maksimal hanya bisa melakukan empat trip. Kalau cuaca memburuk, kami hanya bisa tiga trip. Kalau hilang satu jadi jelas ini sangat merugikan,” tambah pria yang memiliki dua kapal tersebut.

Ia sudah mengajukan perpanjangan SIPI dan membayar PHP untuk dua kapalnya sejak Juni lalu. Ia tak mau mengungkap berapa biaya PHP yang dikeluarkan. Namun yang jelas, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. “Idealnya kalau diajukan Juni, Juli sudah keluar. Kami berharap agar proses ini dipercepat,” ujarnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pekalongan, Imam Menuharun, mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda SIPI milik kapal Kota Pekalongan akan diterbitkan. Karena dengan sistem yang baru, untuk penerbitan SIPI pengusaha dan pemilik kapal harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). “Semua belum punya karena ini baru. Harus benar-benar orang yang mengerti tentang sistem itu yang bisa membuat,” katanya.

Mengenai penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM) sebagai pengganti SIPI untuk sementara, Imam menyatakan bahwa instansi terkait di Kota Pekalongan tidak berani menerbitkan. “Tidak berani. Jadi saat ini kami hanya menunggu saja janji dari walikota untuk mengawal langsung terkait SIPI ini ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tambah Imam.

Kepala TPI Kota Pekalongan, Sugiyo mengatakan, saat ini ada sekitar 14 kapal di Kota Pekalongan yang terhambat untuk melaut akibat SIPI tak kunjung terbit. Jika masalah tersebut tidak selesai dalam waktu dekat, maka akan ada puluhan kapal lain yang terancam menyusul tak bisa melaut.

“Saat ini baru 14 kapal jadi efeknya belum terasa. Tapi karena masa berlaku SIPI satu tahun, bisa saja dalam bulan-bulan kedepan ada kapal lain yang terhambat tak bisa melaut. Jadi kalau tidak diselesaikan bisa puluhan kapal lain akan mengalami hal yang sama, tidak bisa melaut,” jelas Sugiyo.

Mengenai SKM, ia menyatakan bahwa SKM terlalu berisiko untuk diterbitkan karena tidak memiliki dasar hukum. Jika diterbitkan, justru kapal bisa mengalami masalah jika melaut diluar teritorial Jawa Tengah. “Padahal kapal-kapal besar ini melaut sampai Selat Makassar dan Papua. Jika memaksa menggunakan SKM, maka mereka yang akan menanggung risiko,” katanya.

Ia menyatakan bahwa Pemkot Pekalongan sudah berkomitmen untuk membantu dan mengawal penerbitan SIPI bagi kapal Kota Pekalongan. Dalam waktu dekat, walikota akan langsung bertemu dengan KKP melalui Dirjen Perikanan Tangkap untuk mengawal agar SIPI kapal Kota Pekalongan bisa terbit. “Pak Wali sudah menyatakan akan mengawal langsung. Kalau tidak akhir Agustus, awal September Pak Wali akan ke KKP untuk mengawal masalah ini sebagai bentuk dan upaya untuk membantu nelayan dan pemilik kapal,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments