Nasional

Dugaan Mahar Rp500 M dari Sandiga Uno, Begini Tanggapan KPK

Sandiaga Uno dan Sudirman Said setiba di Gedung KPK, Jakarta. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

*Sandi Jelaskan Langsung ke KPK

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga Uno memberikan uang Rp 500 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Beberapa pihak mendesak KPK perlu mengambil tindakan terhadap dugaan tersebut. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, lembaganya tak berwenang mengusut dugaan mahar politik yang menyeret nama Sandiaga.

“Kami nggak bisa masuk di situ ya karena itu bukan kompetensinya KPK, itu jelas kompetensi KPU dan Bawaslu,” ungkapnya pada awak media, Selasa (14/8).

Lebih lanjut, Saut menjelaskan, bisa mengusut dugaan tersebut bila ada indikasi uang yang diduga diberikan Sandiaga berasal dari hasil korupsi. Namun, hal itu butuh pendalaman lebih lanjut.

“Kalau bisa membuktikan bahwa dia mengambil dari sesuatu yang terkait jabatannya untuk kepentingan itu, ya baru bisa,” ujarnya.

Selain itu, menurut Saut, dugaan pemberian mahar politik juga tidak masuk kategori gratifikasi. Sebab, pihak yang diduga menerima dana itu adalah partai politik, bukan penyelenggara negara.

“KPK hanya bisa mengatakan bahwa kalau itu ada kaitannya dengan jabatannya, kami baru bisa masuk di situ,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut PKS dan PAN sudah diberi uang masing-masing Rp 500 miliar dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno‎. Ini dilakukan supaya Sandi bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Benny Rhamdani mengatakan‎, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penyelidikan terkait informasi yang disampaikan oleh Andi Arief.

Perlunya KPK melakukan penyelidikan atas informasi tersebut karena Sandiaga Uno adalah sebagai penyelenggara negara yang disebut-sebut telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1 triliun.

“Apakah dana Rp 1 triliun dimaksud diambil dari dana milik pribadi yang sudah dilaporkan dalam LHKPN ke KPK saat dilantik sebagai wagub atau dana Rp 1 trilun itu diperoleh dari sumber lain,” ujar Benny dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/8).

Kata Benny, jika dana Rp 1 triliun itu bersumber dari pihak ketiga, maka Sandiaga Uno patut diduga sudah menerima gratifikasi karena terkait dengan jabatan wakil gubernur yang mau jadi cawapres.

Selain KPK menyelidiki dari aspek tindak pidana korupsi, maka Bawaslu juga harus menyelidiki praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Sandiaga Uno. Pasalnya ini terkait dana politik dalam proses pencalonan Pilpres 2019 yang dilarang oleh UU.

“Dengan demikian maka paket Prabowo dan Sandiaga Uno, ibarat bayi lahir prematur dan mati karena dibunuh oleh politik uang dan dugaan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sandi Jelaskan soal Mahar

Sementara itu, Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno membantah soal mahar Rp 500 Miliar kepada PAN dan PKS. Sandi bahkan telah menyampaikan hal ini kepada pihak LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

“Tadi ada juga penyataan yang saya sampaikan ke Pak Cahya (Direktur LHKPN) bahwa saya membantah (soal mahar Rp 500 miliar). Saya menggarisbawahi tidak benar ada yang jadi ungkapan selama ini ada di masyarakat. Dan semua memegang transkrip apa yang menjadi wawancara saya,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

“Saya ingin semuanya sesuai best practice. Itu yang saya inginkan. Tidak ada dan tidak benar (tudingan soal mahar),” imbuhnya.

Tak hanya itu, Sandi juga menyebut bersama Prabowo akan selalu mematuhi peraturan yang ada. Bahkan, kader Gerindra ini ingin meningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan menjawab aspirasi masyarakat.

“Semua yang kita lakukan di sini selalu mengacu pada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Saya ingin pemilu ke depan yang transparan bersih dan menjawab aspirasi masyarakat, agar percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dalam membuka lapangan kerja. Termasuk memastikan harga bahan-bahan pangan dan bahan pokok bisa dilakukan dengan good governance,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, mantan orang nomor dua di Jakarta ini juga didampingi oleh mantan menteri ESDM, Sudirman Said. Dalam keterangannya, Sudirman menjelaskan soal laporan kekayaan Sandi.

“Pak Sandi menyampaikan laporan kekayaannya sebagai basis menuju ke depan. Tadi dikatakan tidak ada cerita mahar, tidak ada cerita pemberian uang apapun itu. Bisa di buktikan ke laporan kekayaan nanti,” pungkasnya.

Namun, Sudirman tak menjelaskan berapa total kekayaan Sandi kini. Dia hanya menerangkan perihal dana sumbangan kampanye boleh berapapun dan tak ada batasan nominal uang.

“Nanti tim kampanye akan menyusun anggaran bugdet itu akan dikomunikasikan dengan kandidat. Kandidat tidak punya batasan apapun untuk menyumbang berapapun untuk dana kampanye, begitupun Pak Sandi sebagai anggota Gerindra boleh menyumbang berapapun kepada partai,” jelasnya.

Hingga detik ini, kata Sudirman kedua capres dan cawapres sama sekali belum memberikan dana kampanye, karena memang sedang disusun.

“Nanti setelah calon resmi kan baru akan ada kebutuhan untuk nyumbang dana kampanye. (Sekarang) belum ada. Belum ada uang keluar sedikit pun. Tentu akan minta support dari banyak orang. Termasuk Pak Prabowo,” tutupnya. (ce1/ipp/JPC)

Facebook Comments