Nasional

Beratnya Syarat Seorang Dokter Pemeriksa Capres-Cawapre

apres-Cawapres kubu petahana, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin saat menjalani Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. (Fedrik Tarigan/JawaPos)

JAKARTA  Tim gabungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan tim medis RSPAD Gatot Subroto tengah kelakukan serangkaian tes kesehatan bagi bakal capres dan cawapres 2019. Namun, diketahui tak ada perbedaan secara mencolok dibanding sebelumnya.

Yang membedakan hanya pada sisi peralatan yang digunakan. Tim Pelaksana Tes Kesehatan Pilpres 2019, Astroniyas Bakti Awusi peralatan yang digunakan lebih canggih dari sebelumnya.

“Pemeriksaan dari tahun sebelumnya dengan saat ini prinsipnya sudah lebih baik lagi, tetapi memang menggunakan dengan peralatan yang lebih canggih,” ucap Bakti saat melakukan konferensi pers di RSPAD Gatot Soebroto, Senin, Jakarta Pusat, Minggu (12/8).

Menurut Bakti, peralatan yang cukup canggih itu akan digunakan untuk proses pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam. Tujuannya agar dapat memudahkan identifikasi kesehatan para bakal capres dan cawapres.

“Pemeriksaannya sama tapi apabila ada sesuatu yang butuh pendalaman, maka kita akan menggunakan fasilitas dan peralatan rumah sakit yang canggih,” tuturnya.

Senada dengan itu, Sekjen IDI Adib Khumairi menyebut, selain peralatan canggih, ada pula metodelogi baru yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan kali ini.

“Mungkin ada memang yang metode menggunakan metedologi yang baru yang sesuai dengan pemeriksaan yang baru. Tapi standar apa saja yang diperiksa berapa jenis pemeriksaan itu sama, cuma metodologinya saja yang berbeda,” pungkasnya.

Syarat Dokter Pemeriksa

Tim pemeriksa kesehatan capres dam cawapres merupakan merupakan tim gabungan antara IDI dan RSPAD Gatot Subroto. Tim terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain.

Persyaratannya pun tak mudah, perlu masa bakti kurang lebih 15 tahun terlebih dahulu untuk menjadi tim pemeriksa.

Selain itu, persyaratan menjadi tim pemeriksa harus bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan.

“Serta mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya. Seluruh tim terikat kepada Sumpah dan Kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen,” tutup Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Ilham Oetama Marsis. (aim/JPC)

Facebook Comments