Radar Kendal

Tidak Penuhi Syarat, KPU Coret 7 Bacaleg DPRD Kendal

NUR KHOLID MS
PENGUMUMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal melakukan pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kendal, di Aula KPU, Jumat (10/8).

*Dan Tak Lakukan Perbaikan

KENDAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal melakukan pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kendal, di Aula KPU, Jumat (10/8). Dalam pengumuman itu sebanyak tujuh bacaleg dicoret karena tidak memenuhi syarat (TMS). Pasalnya mereka tidak memperbaiki persyaratan administrasi dari waktu yang telah diberikan oleh penyelenggara pemilu tersebut.

Yang tidak memenuhi syarat yakni dua bacaleg berasal dari Partai Golkar dan dua bacaleg Partai Hanura. Selain itu Partai Nasdem, Partai Perindo dan Partai Nasdem masing-masing satu orang. Dengan hasil pengumuman DCS tersebut, tujuh bacaleg yang dicoret itu sudah tidak bisa memperbaiki persyatatan kembali.

“Mereka gugur sebagai calon legislatif. Kecuali dari partai mereka mengajukan gugatan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” kata Ketua KPU Kendal, Wahidin Said disela penyampaian rancangan DCS calon anggota DPRD Kendal.
“Total bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) ada sebanyak 506 bacaleg. Mereka yang masuk DCS tersebut akan kami umumkan secara resmi pada 14 Agustus,” ungkapnya.

Sementara dari Panwaslu memberikan waktu tiga hari kepada lima parpol atau tujuh bacaleg yang dinyatakan TMS untuk mengajukan gugatan sengketa ke Panwaslu Kendal. “Panwas kemudian akan menggelar sidang seperti sidang di Pengadilan, dimana ada pemohon (penggugat) dan termohon (tergugat). Pemohon juga bisa minta didampingi pengacara atau kuasa hukum,” kata Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (DPHAL) Panwaslu Kendal, Arief Musthofifin.

Selanjutnya dari pengajuan gugatan sengketa nantinya Panwaslu akan menggelar Sidang Ajudikasi. Dimana prosesnya maksimal 12 hari terhitung sejak adanya gugatan masuk.

“Seperti di Panwas Purworejo, Panwasnya mengabulkan pemohon seluruhnya, artinya bacaleg bisa ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT),”timpal Arief

Menurut Arief bahwa putusan Panwas dalam sidang ajudikasi bersifat mutlak dan harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh KPU setempat. “Bagi bacaleg yang dianulir ini bisa mengajukan gugatan jika memang keputusan KPU ini dianggap tidak sesuai aturan,”tukasnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan selain tujuh bacaleg yang dianulir tersebut, Panwas juga menyoroti adanya satu bakal calon legislatif yang pernah menjalani pidana karena kasus narkoba. Satu bacaleg tersebut berinisial EPA dimana berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang nomor 217/PN.PLG/2016. Dalam putusan tersebut EPA yang berasal dari Partai Nasdem dinyatakan bersalah dan telah menjalani pidana atas kasus penyalahgunaan narkoba.

“Dengan data itu, kemudian kami surati KPU. Sebab sesuai Pasal 7 PKPU nomor 20 tahun 2018 memberikan ketentuan bagi bakal calon yang pernah terpidana wajib mengumumkan diri di media cetak bahwa dirinya pernah dipidana,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kendal, Wahidin Said mengaku sudah menerima surat rekomnedasi dari Panwaslu Kendal. Pihaknya sudah berkonsultasi dengan Bawaslu, maupun PN Palembang hasilnya bahwa EPA terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

“Tapi bukan sebagai pengedar ataupun bandar, melainkan sebagai penyalahguna pemakai atau pecandu. Sehingga ancamannya tidak lebih dari lima tahun. Sementara di PKPU yang wajib mengumumkan adalah yang terkena ancaman pidana lebih lima tahun,” tandasnya. (nur)

Facebook Comments