Radar Kajen

Tingkatkan Kesejahteraan, WB Diusulkan Jadi P3K

Audiensi

AUDENSI – Puluhan guru yang tergabung dalam FKWB Kabupaten Pekalonganmelakukan audesni dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan.

KAJEN – Ada kabar baik untuk Guru Wiyata Bakti (WB). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengusulkan Wb untuk menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K). Usalkan tersebut sudah disampaikan setiap pertemuan di Jakarta dengan Menteri Pendidikan dan MenPan RB.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Hj Sumarwati.

“Ketika bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan dan Menpan RB kita sudah mintakan, namun itu sudah isu nasional. Guru WB di Kabupaten Pekalongan totalnya ada 2.322. Daftar itu sudah kita sampaikan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Daftar itulah yang nantinya guru WB untuk masa pegabdianya dihargai dan diterima di CPNS,” terangnya menanggapi keluhan guru WB.

Apabila guru WB tidak masuk CPNS, maka ia menyarankan sebagai bentuk perhatian agar dimasukan melalui P3K.
“Kami minta ‘Mbok Iyao dari Menpan RB itu ada semacam peraturan khusus yang mengatur wiyata bakti kita masuk P3K. Itu opsi, walaupun misalnya tak semua bisa mengakomodir,” lanjutnya.

Diakui Sumarwati, jadi di hadapan WB pihaknya tidak tega, karena bagaimanapun mereka punya keluarga dan sebagai pendidik.

“Jadi dari sisi hati dengan regulasi cukup bertentangan. Kita memang tak mengeluarkan SK karena bertabrakan dengan PP 48 tahun 2005, nah ada yang mungkin bisa kita adobsi peningkatan kesejahteraan seperti di Semarang kontrak selama 6 bulan jadi tetap ada teken dan honornya lumayan tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengadopsi aturan tersebut, Dindikbud berencana belajar ke Semarang supaya bisa ikut menyejahterakan guru WB.
Sekadar untuk diketahui, sejumlah guru wiyata bhakti yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Wiyata Bhakti Kabupaten Pekalongan meminta kejelasan payung hukum dalam melakukan pengabdiannya di sekolah negeri sebagai tenga pengajar.

Pasalnya, posisi guru wiyata bhakti yang mengabdi di sekolah negeri posisinya rawan, sewaktu-waktu bisa dihilangkan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi. Hal demikian lantaran payung hukum sebagai tenaga pengajar non PNS di sekolah negeri belum ada kejelasan.

Atas permasalahan tersebut, puluhan guru yang tergabung dalam FKWB Kabupaten Pekalongan, Senin (30/7) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan untuk beraudiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan selaku komisi yang membidangi pendidikan.

Rombongan FKWB diterima langsung oleh Ketua Komisi D, M Kholis Jazuli, Wakil Ketua, Munandhir, Sekretaris Komisi D, Moch Nurkholis dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, seperti Samsul Bachri, dan lainnya. Dalam audiensi tersebut perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dihadirkan dalam hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Susanto Widodo. (yon)

Facebook Comments