Metro Pekalongan

Setelah Disorot Dewan, Jabatan Ini Akhirnya Terisi

Setelah Disorot Dewan, Jabatan Ini Akhirnya Terisi

DILANTIK – Walikota Pekalongan melantik empat pejabat administrator dan pengawas, Rabu (8/8). Salah satu posisi yang diisi adalah kabid kawasan pemukiman yang sebelumnya menjadi sorotan DPRD.
DOK HUMAS

KOTA PEKALONGAN – Walikota Pekalongan kembali melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas. Dalam pelantikan Rabu (8/8), salah satu pejabat yang dilantik yakni Kabid Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim). Posisi yang sebelumnya kosong itu kini diisi oleh M Wisnugroho. Kemudian ada tiga jabatan pengawas lain di lingkungan RSUD Bendan yang turut dilantik, yakni Kasi Asuhan dan Etika Keperawatan yang diisi Mahmudah, Kasi Pelayanan dan Rekam Medis yang diisi Difayana serta Kasi Pengembangan Pelayanan yang diisi Rini Handayani.

Khusus jabatan Kabid Kawasan Pemukiman, sebelumnya sudah menjadi sorotan DPRD Kota Pekalongan. Bahkan Ketua DPRD, Balgis Diab langsung membuat rekomendasi usai rapat kerja antara Komisi B dengan Dinperkim belum lama ini. Balgis meminta agar jabatan tersebut segera diisi tanpa menunggu pelantikan berikutnya.

Rekomendasi itu diberikan lantaran banyak proyek dibawah Dinperkim yang belum jalan. Dari 196 paket proyek, baru 37 proyek yang sudah jalan dan tujuh diantaranya selesai. Sisanya, 84 paket baru selesai perencanaan dan 75 paket masih dalam proses perencanaan. Salah satu penyebabnya yakni posisi kabid kawasan pemukiman yang menangani proyek tersebut kosong usai adanya rotasi beberapa waktu lalu.

Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz dalam sambutannya mengingatkan agar ASN tidak hanya melakukan kerja rutinitas saja. ASN diminta untuk terus melakukan inovasi. “Kalau di swasta ini ada reward and punishment yang jelas beda dengan PNS. Kalau dia kerjanya bagus, maka akan beda hasilnya dengan yang hanya datang absen dan menunggu tanggal 1 saja,” tutur Walikota.

Bahkan di perusahaan swasta, pegawai yang kinerjanya dinilai kurang bisa diturunkan jabatannya. Sementara PNS bagaimanapun tidak bisa diturunkan dari jabatannya. “Tapi kemarin saya salut dengan Bupati Kendal yang menurunkan jabatan beberapa PNS karena tidak disiplin. Tapi saya yakin alasan dan buktinya sudah jelas,” tambahnya.

Hal itu menunjukkan bahwa pimpinan daerah tidak boleh takut untuk memberikan tindakan kepada bawahan yang tidak bisa bekerjasama. Selain terkait kinerja, Walikota juga meminta loyalitas dari PNS untuk membantu kerja pimpinan daerah. “Loyalitas sangat penting agar tujuan kerja pimpinan daerah tidak terganggu,” kata Walikota.

Ia berharap ASN terus meningkatkan kinerjanya dengan merespon cepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebab ASN menjadi teladan sekaligus sorotan masyarakat luas sehingga harus selalu memberikan kinerja yang baik dan maksimal.(nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments