Radar Kajen

Dewan Minta Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti Diperhatikan

Dewan Minta Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti Diperhatikan

KUNJUNGAN KERJA – Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan tengah melakukan Kunjungan Kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Selasa (7/8).
TRIYONO

KAJEN – Sebagai bentuk pengawasan dalam bidang pendidikan di Kota Santri, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (7/8) menggelar Kunjungan Kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Adapun pembahasan kali ini mengenai evaluasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online ditingkat Sekolah Menengah Pertama. Sebab tolak ukur kemajuan daerah dapat dilihat dari perkembangan bidang pendidikan.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli yang diikuti oleh sejumlah anggota dan ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Hj Sumarwati didampingi Kasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kunjungan itu, Dinas Pendidikan juga menghadirkan seluruh Kepala Sekolah tingkat SMP yang melaksanakan PPDB secara Online.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja dilakukan sebagai implementasi dari tri fungsi Legislatif yaitu penganggaran, Perundang-undangan dan pengawasan. Melalui pengawasan bersama mitra kerja, maka sebagai wakil rakyat bisa mengetahui dan memberikan masukan serta mendukung dinas terkait untuk lebih baik lagi, apalagi menyangkut pelayanan pendidikan.

“Kami ingin peringkat Pendidikan di Kabupaten Pekalongan terbaik di Jawa Tengah yang sesuai dengan visi misi Bupati. Minimal masuk didalam angka sepuluh besar, dan jangan hanya berada di peringkat diluar angka puluhan terus,” pintanya.

Selain peningkatan prestasi pendidikan, Komisi D DPRD juga meminta guru WB (Wiyata Bakti) diperhatikan. Karena kalau semua guru WB mengundurkan diri bagaimana, sedangkan guru senior sudah banyak yang memasuki usia pensiun. Apalagi guru WB ini tugasnya sangat berat, sebab banyak yang mengeluh ada yang merangkap sampai enam kegiatan, dari bantu laporan Bos, memasukan syarat data sertifikasi dan lainnya yang tugas pokok harusnya ada di guru PNS. Mudah mudahan nanti ada perhatian bersama agar sesuai imbalan jasanya.

“Untuk itu bisa dijelaskan bagaimana proses PPDB online kemarin, karena penerimaan siswa ini merupakan program baru. Kemudian bagaimana penggunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) ini sebagai syarat dicek ke bawah atau tidak, karena saat pendaftaran siswa orang kaya pun minta SKTM, kemudian point lainnya seperti anak guru bisa dijelaskan. Karena kami juga tak ingin ada sekolah yang terlalu tertinggal,” lanjutnya.

Adapun anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Samsul Bahri mempertanyakan tentang peniadaan status sekolah favorit, diberlakukannya pemerataan. Sebab pemerataan ini dapat menghambat kualitas pendidikan, hal ini disebabkan karena basic anak itu berbeda- beda.

“Dengan pemerataan akan mengurangi laju prestasi pendidikan, dan pastinya akan menurunkan kualitas pendidikan. Kemudian apakah harus mengutamaakan prestasi atau siswa miskin dalam penerimaan,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati menyampaikan bahwa di tahun ajaran baru 2018, dari sebanyak 87 Sekolah SMP Negeri dan Swasta sudah ada 11 sekolah yang menerapkan PPDB Online.

Dasar PPDB online Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, namun dalam Permendikbud tersebut sebenarnya bisa dilaksanakan dalam Jaringan (Jaring) dan Luar Jaringan (Luring). Akantetapi di pasal 4 point 3 diutamakan penerimaan dalam jaringan atau online.

Dari 87 sekolah tersebut dalam PPDB ada persiapan terutama untuk yang Jaring diantaranya SMPN 1 Tirto, Bojong, Kajen, Sragi 1, 2, Kedungwuni 1, 2 Wonopringgo dan Karanganyar 1.

“Alhamdulillah PPDB Online kemarin secara umum kita sukses tanpa ada masalah. Adapun dari laporan terakhir PPDB online masing-masing sekolah ada delapan Rombel terpenuhi semua dan pendaftar Alhamdulillah tidak ada yang kurang anak. Contoh seperti di SMP N 1 Bojong ada 256 siswa, Kajen diterima 255 terbagi masing masing kelas 30 sampai 32 anak,” terangnya.

Sedangkan untuk SKTM, lanjut Sumarwati, juga dalam PPDB tidak menemui kendala meskipun diakui tidak secara langsung mengecek ke bawah. Namun ia menggunakan basis data Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dengan berpedoman Kartu Kajen Cerdas dan Program Keluarga Harapan.

“Untuk kualitas dan prestasi pendidikan kami sudah tawarkan pada Kepala Sekolah, bahwa tahun ini dengan tahun depan target peringkat masing masing sekolah harus naik. Sehingga dari tahun ke tahun saya yakin kualitas dan prestasi jauh lebih baik lagi,” lanjutnya.

Sementara mengenai guru WB, ia menambahkam bahwa Dindikbud sudah maksimal dalam berusaha memberikan perhatian terutama kesejahteraan. Untuk itu ia meminta dukungan dari Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan untuk ikut bersama memperjuangkan kesejahteraan guru wiyata.

Mengakhiri kunjungannya, Ketua Komisi D Kholis Jazuli mengharapkan dengan adanya PPDB dengan sistem baru yang mulai dilaksanakan tahun ini dapat diperoleh kualitas dan prestasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, sehingga dapat memberikan dampak pada upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dan pembangunan pada umumnya. (adv)

Penulis: Triyono | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments