Radar Kajen

Ada Apa Ini, Warga Kok Minta Plt Sekdesnya Dicopot

Tuntut Pencopotan Jabatan

COPOT – Sejumlah warga Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan menuntut adanya pencopotan jabatan pelaksana tugas (Plt) sekretaris desa setempat.
ACHMAD JUNAEDI

Sejumlah warga Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan menuntut adanya pencopotan jabatan pelaksana tugas (Plt) sekretaris desa setempat. Kenapa? Junaedi, Peninggaran

Gejolak di Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran Tuntutan menyusul adanya asumsi dari warga terkait pengelolaan dana desa (DD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang faktanya dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Hal itu disampaikan Anggota Forum Peduli Desa Winduaji, Ikhwanto. Kata dia, selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya ikut merumuskan dan mengesahkan Peraturan Desa APBDes tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Penandatanganan APBDes hanya melalui pendekatan personal salah satu pengurus BPD tanpa melalui musyawarah kelembagaan

“Dalam pelaksanaan pekerjaan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri RI No 113/2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 3 menyebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan Pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa). Faktanya, pelaksanaan pekerjaan hanya dilakukan oleh satu orang yaitu Pelaksana Tugas (PLt) Sekretaris Desa saudara Ibnu Torik. Penunjukkan saudara Ibnu Torik menjadi pelaksana tugas sekretaris yang dilakukan oleh kepala desa hanya berdasarkan Like and Dislike (suka dan tidak suka) tanpa melalui mekanisme yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada,” terang Ikhwato.

Padahal, di dalam Peraturan kemendagri No 113 tahun 2014 dan Perka LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No 13/2013, pelaksanaan pekerjaan dana desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana keanggotaan TPK terdiri dari: Ketua berasal dari unsur perangkat desa (kepala urusan), Sekretaris berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain, satu) atau tiga orang berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain.

“Masyarakat menduga kalaupun ada TPK itu hanya di atas kertas dengan memanipulasi nama sesorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” kata dia.

Dijelaskan, adapun sifat pekerjaannya borongan sehingga prinsip padat karya tidak dijalankan, dan ada beberapa titik proyek tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertera dalam RAB. Dan pada proses penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa tidak melalui musyawarah masyarakat desa.

“Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diduga adanya Penyelewengan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLt) sekretarisat desa dan Kepala Desa dengan dugaan Total kerugian Negara ditaksir mencapai Rp. 173.000.000,” tandas Ikhwanto.

“Maka, kami menuntut pihak kepala desa mencabut surat tugas PLt (Pelaksana Tugas) atas nama IBNU TORIK sebagai sekretaris desa. Serta mengembalikan atau memperbaiki pekerjaan yang belum sesuai dengan anggaran dan spesifikasinya, memperbaiki pekerjaan yang belum sesuai dengan anggaran dan spesifikasinya,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa Winduaji, Musafa, saat dikonfirmasi Radar Pekalongan, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan, penyelewengan dana desa yang dituduhkan itu tidak dibenarkan, sebab sudah ada hasil verifikasi yang dikeluarkan di tingkat kecamatan, pada tahun 2017.

“Itu tidak benar. Ada verifikasinya dan tidak ada masalah. Tadi juga sudah dicek oleh Muspika, Pendamping dan pihak Kecamatan Paninggaran, hasilnya clear semua,” kata Musafa.

Sedangkan terkait penunjukan Plt Sekretaris Desa, menurut dia, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. “Penunjukan ini sudah ada konfirmasi dari Muspika, Kecamatan Paninggaran, Kedua BPD, serta perangkat-perangkat yang ada. Saya mengajukan tiga nama, dan sudah kita konsultasikan juga pada RT-RW. Semua menyetujui Pak Toriq sebagai sekretari desanya,” tandasnya. (jun/adv)

Facebook Comments