Radar Batang

Duh, Ratusan Kos Belum Berizin

Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih SH

Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih SH

*Tim Gabungan Akan Lakukan Operasi Yustisi

BATANG – Seiring pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Batang, ratusan rumah kos terus menerus bermunculan. Sayang, ratusan rumah kos yang bermunculan diduga banyak yang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Hal itu mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Batang untuk mengagendakan penertiban dengan menggelar operasi yustisi bersama tim gabungan.

Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih SH, menyebutkan bahwa tahun ini pihaknya ditarget untuk menyelesaikan IMB sebesar Rp 825 juta dan realisasinya baru mencapai 28,8 persen.

“Untuk mengoptimalkan capaian target, kita akan menertibkan sejumlah rumah kos di Kabupaten Batang. Karena menurut laporan dari tim di lapangan, masih ada ratusan rumah kos yang belum mengantongi izin IMB,” terangnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/8) .

Rencananya, operasi yustisi akan mulai digencarkan pada Senin (6/8) mendatang. Kegiatan akan melibatkan tim teknis dari Satpol PP, DPUPR, dan DPMPTSP dan Naker sendiri.

“Operasi ini untuk lebih menertibkan dan menyadarkan masyarakat Kabupaten Batang dalam mendirikan bangunan harus mengantongi IMB. Di samping itu juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membangun Batang agar lebih bisa sejahtera lagi,” jelasnya.

Menurut Purwaningsih, usaha rumah kos di Kabupaten Batang seakan sudah menjamur. Tercatat, di setiap kecamatan sedikitnya ada 30 lebih unit rumah kos yang tersebar. “Dari data yang ada, 30 kos yang tersebar di setiap kecamatan inilah yang harus kita tertibkan untuk mengurus IMB,” katanya.

Ditambahkan Purwaningsih, dalam operasi yustisi tersebut nantinya petugas teknis akan langsung menghitung besaran nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha. “Langsung akan dihitung besaran pembayaran oleh petugas, dan pemilik usaha bisa langsung membayarkan sejumlah nominal yang telah ditetapkan,” tandasnya.

Selain usaha rumash kos, DPMPTSP juga akan menyasar sejumlah bangunan lainnya yang belum mengantongi IMB. Untuk menyebut di antaranya, yakni rumah huni, ruko/pertokoan, hotel, dan tempat usaha lainnya. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo

Facebook Comments