Metro Pekalongan

Anggaran Kesehatan Berkurang, 1.800 Warga Miskin Didaftarkan JKN-KIS

Anggaran Kesehatan Berkurang, 1.800 Warga Miskin Didaftarkan JKN-KIS

SIDAK – Komisi C DPRD Kota Pekalongan melakukan sidak ke gedung Puskesmas Krapyak untuk melihat progres renovasi Puskesmas. Sebelumnya Komisi C terlebih dulu menggelar raker bersama Dinas Kesehatan.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Dinas Kesehatan Kota Pekalongan akan kembali mendaftarkan sebanyak 1.800 warga miskin yang baru terdata, ke dalam program JKN-KIS. Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan warga miskin di Kota Pekalongan yang belum memiliki JKN-KIS, ditambah jumlah warga miskin yang sudah mendaftarkan diri lewat mekanisme SKTM di Dinsos P2KB.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto saat rapat kerja bersama Komisi C, Senin (30/7) di ruang rapat Komisi C. Dengan penambahan jumlah warga miskin yang didaftarkan itu, total akan ada 40.500 warga miskin yang dibiayai oleh APBD kota dalam program JKN-KIS hingga Juli tahun ini.

“Saat ini sudah ada 39.000 warga yang dibiayai APBD dalam program JKN-KIS. Maka dengan penambahan 1.800 lagi akan ada sekitar 40.500 warga yang dibiayai APBD. Jika per bulan ada penambahan data warga miskin untuk diintegrasikan ke JKN-KIS sebanyak 200 hingga 300 orang, maka hingga akhir tahun nanti kami perhitungkan ada sekitar 42.000 warga miskin yang premi JKN-KIS nya ditanggung APBD kota,” terang Slamet Budiyanto.

Saat ini, proses integrasi tengah dalam tahap verifikasi oleh BPJS Kesehatan untuk dicermati jika ada data warga miskin yang sudah terdaftar . Dalam pengintegrasian sebelumnya, rata-rata ada sekitar 200 warga miskin yang dianulir karena sudah terdaftar. “Biasanya ada 200an orang jadi setidaknya ada penambahan 1.600 warga miskin yang diintegrasikan ke JKN-KIS pada Juli ini,” tambahnya.

Jika mengacu pada prediksi jumlah warga miskin yang didaftarkan ke JKN-KIS sampai akhir tahun, maka setiap tahun Pemkot Pekalongan akan mengeluarkan biaya sebesar Rp12 miliar untuk membiayai premi JKN-KIS. Namun ia menyatakan bahwa langkah itu lebih efisien dibandingkan sistem sebelumnya, yakni menanggung klaim pembayaran warga miskin yang menggunakan SKTM.

“Ditambah perkiraan warga miskin yang belum tercover dan masih akan menggunakan SKTM sebanyak 100 orang per bulan dengan biaya Rp100 juta per bulan, maka per tahun kebutuhan biaya untuk klaim SKTM sebanyak Rp1,2 miliar. Jika ditambah biaya premi sebesar Rp12 miliar maka kebutuhan anggarannya jelas berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya lagi.

Ia mencontohkan, tahun lalu Dinkes membutuhkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar ditambah kekurangan Rp1,2 miliar untuk pembiayaan kesehatan warga. Dari jumlah itu, hanya Rp9 miliar yang digunakan untuk membayar premi JKN-KIS bagi sekitar 30.000 warga. Sisanya, sebanyak Rp11 miliar digunakan untuk membayar klaim SKTM bagi sekitar 4.000 warga saja.

“Tahun ini, dari anggaran Rp11 miliar di penetapan anggaran awal tahun sebanyak Rp5,3 miliar dibayarkan untuk premi JKN-KIS sampai bulan Juli dan sisanya digunakan untuk membayar klaim SKTM serta untuk membayar premi hingga September. Sehingga sisa anggaran hanya tinggal Rp10 juta saja. Sehingga kami ajukan di perubahan Rp4,8 miliar untuk premi dan klaim SKTM,” katanya.

Jika ditotal, kebutuhan anggaran tahun ini mencapai Rp15,8 miliar. Dikurangi Rp1,2 miliar untuk bayar kekurangan klaim tahun lalu berarti kebutuhan anggarannya jadi Rp14,6 miliar tahun ini. Jumlah itu dikatakan Slamet Budiyanto jelas menurun dibandingkan tahun 2017 dengan kebutuhan anggaran total Rp19 miliar akibat data SKTM yang membludak. Ia juga yakin, jika seluruh warga miskin sudah terintegrasi ke JKN-KIS maka kebutuhan anggaran akan semakin berkurang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C, Nusron meminta Dinkes untuk membuat regulasi internal untuk mengendalikan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin. “Pengendalian ini bagi warga miskin yang tidak jelas, kalau yang jelas tetap wajib kita biayai. Jadi harapannya agar anggaran yang diberikan untuk warga miskin ini bisa tepat sasaran karena sebelumnya kita tidak punya mekanisme yang tepat. Sehingga justru kebijakan pembatasan berimbas kepada warga yang benar-benar miskin,” katanya.

Tahun 2019 ia berharap tidak ada lagi pembiayaan kesehatan bagi warga miskin yang membengkak. Dikatakan Nusron, kalau pihaknya ingin menerapkan aturan ketat maka hanya 23.000 warga yang wajib dibiayai. Sedangkan saat ini anggaran yang dikeluarkan perhitungannya digunakan untuk mengcover sebanyak 137.000 warga. “Jadi kalau kita keras-kerasan Dinkes bisa kelimpungan. Sehingga kami harap mekanismenya bisa diperJelas lagi,” tambahnya.

Selain terkait pembiayaan warga miskin, dalam rapat juga dibahas beberapa masalah lain seperti progres fisik dan anggaran Dinkes hingga isu terkait pelayanan JKN-KIS BPJS Kesehatan. Usai raker, Komisi C juga melakukan sidak ke Puskesmas Krapyak untuk meninjau progres renovasi puskesmas. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments