Radar Kajen

Ratusan Guru WB Gruduk Dewan

Guru WB dan Dewan

AUDIENSI – Perwakilan dari FKWB Kabupaten Pekalongan saat beraudiensi denga Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (30/7).
TRIYONO

Adukan Nasib, Akan Kejelasan Payung Hukum

Ratusan Guru Wiyata Bhakti (WB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan mendatangi Kantor DPRD setempat, Senin (30/7). Mereka meminta supaya ada kejelasan payung hukum dalam pengabdian di sekolah negeri sebagai tenaga pengajar. Sebab, posisi guru WB yang mengabdi di sekolah negeri posisinya rawan, sewaktu-waktu bisa dihilangkan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi. Saat ini belum ada payung hukum yang dapat melindungi nasib mereka sebagai guru WB.

Dari ratusan perwakilan guru WB se Kabupaten Pekalongan itu, tidak semuanya bisa mengikuti audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan. Rombongan FKWB diterima langsung Ketua Komisi D, M Kholis Jazuli, Wakil Ketua Munandhir, Sekretaris Komisi D Moch Nurkholis dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, seperti Samsul Bachri, dan lainnya.

Dalam audiensi tersebut perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dihadirkan, dalam hal ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Susanto Widodo.

Sekratris FKWB Kabupaten Pekalongan, Afrudin di hadapan para wakil rakyat meminta supaya status dirinya dan para guru wiyata bhakti yang mengajar di sekolah negeri agar bisa ditingkatkan menjadi pegawai tetap di lingkungan pemerintah daerah non PNS. Kemudian mereka juga mempertanyakan tunjangan fungsional dan kesra untuk tahun ini mengapa tidak cair. Padahal tahun-tahun sebelumnya para guru wiyata bhakti mendapatkan tunjangan tersebut.

“Demi kepastian hukum dimohon diterbitkan Peraturan Kepala Daerah yang khususnya berisi materi tenaga honorer atau dengan istilah lain yang sejenis. Yang Point penting materi pengaturanya tentang adanya jaminan perlindungan hukum atas kepastiam karier,” pintanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Susanto Widodo menjelasakan, permasalahan tunjangan untuk guru wiyata bhakti yang mengabdi di sekolah negeri sudah dibahas di dinas, bahkan sudah dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jawaban dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengapa tunjangan untuk guru wiyata bhakti sementara belum dicairkan, padahal secara anggaran ada. Hal itu disebabkan lantaran ada peringatan atau pertanyaan dari Kementerian Keuangan soal Kepres yang menjadi dasar pencairan dana tersebut. Saat ini kepres mengenai masalah itu sedang diurus oleh Kementerian Pendidikan. Dan hingga kini kepres itu belum turun,” jelasnya.

Melihat kondisi demikian, di hadapan para guru wiyata bhakti dan anggota Komisi D, pejabat teras Dindikbud Kabupaten Pekalongan itu menerangkan, mulai tahun anggaran 2019, pihaknya telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 500.000 untuk setiap guru wiyata bhakti sebagai bentuk tunjangan dari pemerintah daerah. “Kami juga meminta kepada Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mengawal usulan anggaran ini pada rapat badan anggaran,” ucapnya.

Disebutkan, semula jumlah guru wiyata bhakti yang tercatat mendapatkan tunjangan mencapai 375, namun ketika hendak dicairkan serta dilakukan penelitian dan pengecekan ternyata dari jumlah tersebut terdapat guru swasta yang mengajar di sekolah swasta, karenanya yang tercatat di dinas guru WB yang mendapatkan tunjangan hanya 355 orang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Munandir mengatakan, sebenarnya untuk pemberian tunjangan kepada guru swasta baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta pemerintah daerah sudah memberikannya.
Hanya saja persoalannya, untuk guru wiyata bhakti yang mengajar di sekolah negeri sumber dana tunjangan tersebut ada dua, yaitu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk sumber anggaran dari pemerintah pusat tahun ini tidak cair.

Namun, kata dia, Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian kepada para guru swasta baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dengan memberikan bantuan berupa pemberian tunjangan yang bersumber dari APBD. (yon)

Facebook Comments