Radar Batang

Nelayan Roban Ajukan Dua Permintaan

M DHIA THUFAIL
AUDIENSI – Nelayan Roban Barat dan Timur menggelar audiensi dengan BLH Batang, Dislutkannak Batang, PT BPI, PT Timur Bahari, PT Sumitomo dan Polres Batang di ruang Dahlia Kantor Sekda Batang.

*Ratusan Nelayan Datangi Pemkab Batang

BATANG – Ratusan nelayan dari Roban Barat dan Roban Timur kemarin siang mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Batang. Mereka ingin menggelar audiensi dengan instansi terkait mengenai masalah dampak pembuangan sisa material pengerukan proyek PLTU Batang yang belum menemui kejelasan.

“Kita gelar audiensi untuk menuntaskan masalah yang dialami oleh sebagian nelayan Roban Barat dan Timur. Kita bawa sejumlah aspirasi, saksi dan bukti untuk menguatkan argumentasi apabila pihak terduga menyangkal adanya kesalahan di lapangan,” ungkap Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo.

Ia meyakini, dengan adanya bukti dan saksi mata yang sudah dikumpulkan, pihak terduga dalam hal ini pengembang proyek PLTU Batang tidak bisa mengelak lagi. Dimana ratusan saksi mata dari para nelayan mengungkapkan kapal tongkang milik PLTU Batang membuang sisa material tidak sesuai dengan amdal yang sudah ditetapkan.

“Sudah jelas melanggar amdal. Mereka membaung sisa material pengerukan di sembarang tempat dan tidak memberi tanda. Ada ratusan nelayan yang melihat kesalahan itu. Dan bukti riilnya, nelayan telah merekam kesalahan itu menggunakan handphone,” terangnya.

Namun dikatakan Teguh, adanya kejadian itu, ia yang mewakili masyarakat nelayan Roban Barat dan Timur tidak mau meminta apa apa dari pihak PLTU Batang. Hanya dua point yang ia tegaskan untuk bisa segera dilakukan oleh pihak pengembang PLTU Batang.

“Dua point itu yakni, PLTU Batang jangan mengulangi kesalahan itu lagi dan PLTU Batang harus membuat kembali fasilitas pembuangan hasil keruk (dumping area). Karena sampai Minggu (29/7) kemarin tidak ada. Terkait sanksi atas adanya pelanggaran itu, kita serahkan ke pihak berwenang, dalam hal ini Polres Batang,” katanya.

Sementara itu disampaikan oleh perwakilan pelaksana proyek pembangunan drijing PLTU Batang PT Timur Bahari, Arlin mengatakan, bahwa PT Timur Bahari tetap tahu aturan dan berpegang teguh dengan ijin amdal yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jateng.

“Pembuangan lumpur hasil pengelolaan yang dihasilkan oleh pekerjaan proyek PT Timur Bahari sudah sesuai SOP, berada di titik koordinat yang ditentukan. Kami membuang lumpur pengerukan proyek pun murni lumpur tidak bercampur bebatuan,” jelasnya.

Kapolres Batang Edi Suranta Sinulingga yang juga hadir dalam audiensi menegaskan akan bersikap profesional untuk mengungkap masalah yang dialami masyarakat nelayan Kabupaten Batang ini. Ia akan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyidikan, mengumpulkan fakta yang ada di lapangan.

“Akan kita lakukan lidik. Karena kami juga membutuhkan bukti lain terkait dugaan pencemaran limbah ini. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jateng. Jadi tenang dan sabar saja, apabila kita temukan fakta fakta pelanggaran, maka tetap akan kita tindak dengan tegas,” terangnya.

Kepala  Dinas Lingkungan Hidup Agus Riyadi selaku moderator dalam audiensi tersebut mengatakan  dari hasil audensi ini disepakati untuk pembentukan tim perumus masalah aturan penanganan pembuangan limbah dan sanksi.

“Dari hasil audensi disepakati agar kejadian ini tidak diulangi lagi. Kemudian segera dilakukan pemasangan lagi tanda atau rambu sebagai penanda di samping dumping area. Dan akan ada sanksi kepada kontraktor yang tidak sesuai prosedur dalam melaksanakan pekerjaannya,” tutupnya.

Audensi tersebut  juga di hadiri oleh Pimpinan PT BPI di Batang Ari Wibowo, Perwakilan PT Sumitomo Yuki Watanabe, Perwakilan PT Mitsui Kaneko Oshima. (fel)

Facebook Comments