Metro Pekalongan

Ini Delapan Catatan DPRD untuk Walikota Pekalongan

Ini Delapan Catatan DPRD ke Walikota

RAPAT PARIPURNA – Ketua DPRD, Balgis Diab memimpin rapat paripurna yang digelar Sabtu (28/7) dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kota Pekalogan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
DOK HUMAS

KOTA PEKALONGAN – DPRD Kota Pekalongan memberikan delapan catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Delapan catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan, Sabtu (28/7). Catatan dari DPRD dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ismet Inonu.

Kedelapan catatan tersebut yakni pertama bahwa terdapat ketidak konsistenan laporan realisasi anggaran tahun 2017 antara dokumen LKPJ Walikota 2017 dengan LPP APBD 2017. Maka jumlah SILPA yang disepakati Badan Anggaran TAPD sebesar Rp.78.568.368.646. Kedua, meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah yang selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

Yang ketiga adalah Badan Keuangan Daerah untuk melakukan Pengelolaan Pendapatan secara tertib dan cermat melalui penyempumaan sistem Aplikasi Pendapatan, monitoring, evaluasi pengelolaan pajak Self Assesment, sosialisasi ketaatan pembayaran pajak serta denda keterlambatan.

“Yang keempat, atas penurunan bagian laba Penyertaan Modal tahun 2017, DPRD merekomendasikan agar Penyertaan Modal pada tahun yang akan datang untuk mempertimbangkan Business plan, kesehatan, kelayakan manajemen Perusahaan MiIik Daerah, serta besaran laba atas Penyertaaan Modal disetor kas daerah,” tutur Ismet.

Kelima, lanjutnya, adalah peningkatan investasi seharusnya diikuti juga dengan peningkatan laba dan peningkatan Nilai Asset, namun realisasinya pertumbuhan Nilai Asset tahun 2017 3,8 persen menurun drastis dibanding tahun 2016. Keenam, Walikota Pekalongan beserta jajaran eksekutif agar segera menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK tahun 2017 dan memperhatikan pula rekomendasi temuan BPK tahun 2016.

“Ketujuh, DPRD Kota Pekalongan dalam menjalankan fungsi pengawasan, akan melakukan pemantauan atas program tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK, baik yang telah selesai, yang sedang dilaksanakan, maupun yang belum dilaksanakan, dalam rapat berkala dengan TAPD,” kata Ismet.

Yang terakhir, Walikota Pekalongan beserta jajarannya agar mengungkap faktor penyebab temuan BPK tersebut, baik dari sisi kapasitas SDM maupun kepatutan systemprosedur sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, agar upaya perbaikan pada tahun mendatang lebih fokus dan terarah.

Menanggapi delapan catatan tersebut, Anggota Fraksi PKB, Nusron menambahkan bahwa melihat di KUA-PPAS perubahan APBD 2018 dan penetapan APBD 2019 tren APBD tidak mengalami kenaikan signifikan dari segi pendapatan. Pada dari sisi belanja terus meningkat menyesuaikan kebutuhan riil di masyarakat.

“Sehingga kami minta, memohon dan berharap agar PAD bisa dinaikkan dengan segala upaya. Bukan tanpa alasan, karena kami melihat masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Contoh perusda, terutama untuk Perusda di bidang keuangan kami lihat devidennya masih terlalu kecil dibandingan perusahaan keuangan swasta seperti BMT yang meskipun kecil pendapatannya bisa naik tajam. Tapi disini, pendapatannya masih istiqomah atau stagnan,” ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz yang ditemui usai kegiatan mengatakan akan menyikapi semua masukan terutama terkait peningkatan pendapatan. “Saya lihat memang masih banyak yang belum maksimal. Juga ada dalam tanda kutip kebocoran. Sehingga kedepan akan betul-betul perhatikan dan sikapi karena betul, bahwa anggaran belanja terus naik sehingga jika pendapatan statis ini tidak pas,” katanya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments