Radar Kajen

Waduh, Kasus Pernikahan Dini Meningkat

Pengadilan Agama Kab Pekalongan

NIKAH DINI – Per Juni 2018, Pengadilan Agama Kajen mencatat ada 31 kasus pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Sejak awal Januari hingga Juni 2018, tercatat ada 31 kasus pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan belum cukup umur, atau di bawah usia yang telah ditetapkan undang-undang. Sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, Aristyawan mengatakan, tercatat ada 31 permohonan dispensasi nikah untuk pasangan muda selama Januari hingga Juni 2018. Rata-rata usia mereka adalah di bawah 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki. Jumlah tersebut cukup banyak bila dibanding pemohon dispen nikah per Juni 2017 lalu, yang hanya 25 kasus.

“Karena batas usia tidak sesuai undang-undang, maka yang bersangkutan mengajukan ke KUA setempat untuk mengeluarkan surat kurang syarat. Surat tersebut kemudian dibawa pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk memohon penerbitan dispensasi nikah,” jelas Aristyawan, kemarin.

Meski demikian, proses penerbitan dispensasi nikah tetap melalui majlis hakim. Baru setelah dispensasi nikah itu diterbitkan, yang bersangkutan membawa surat dispen tersebut ke KUA untuk dinikahkan. “Dasarnya penetapan dari pengadilan agama,” terangnya.

Selain kasus pernikahan dini, jumlah perceraian pada enam bulan pertama di tahun 2018 ini juga mengalami peningkatan. Dari Januari hingga Juni 2018, Pengadilan Agama Kajen, Kabupaten Pekalongan, menerima sebanyak 889 berkas perkara perceraian. Dari jumlah tesebut, 815 kasus sudah mencapai putusan cerai pengadilan.

Itu artinya, selama Januari hingga Juni 2018 lalu terdapat 815 perempuan resmi menyandang status janda. Ada peningkatan angka perceraian di Kota Santri bila dibanding per Juni 2017 dengan jumlah perkara cerai sebanyak 766 kasus.
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, Aristyawan mengungkapkan, dari total kasus yang sudah sampai putusan, terdiri dari 184 cerai talak dari pihak laki-laki dan 631 cerai gugat dari pihak perempuan. Perbandingan permohonan cerai dari pihak perempuan masih mendominasi dari tahun ke tahun. Itu artinya, perempuan lebih banyak meminta cerai dibanding laki-laki.

“Kasus perceraian dari tahun-ke tahun memang didominasi permintaan pihak perempuan. Tahun ini pun demikian, lebih banyak perempuan yang menggugat suaminya,” terang Wawan, sapaan akrab Aristyawan.

Faktor perceraian paling tinggi yakni karena faktor ekonomi dengan jumlah perkara mencapai 383 kasus, disusul faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 342 kasus, dan meninggalkan salah satu pihak dengan 89 kasus.

“Tahun ini, faktor ekonomi mendominasi angka perceraian suami istri di Kabupaten Pekalongan,” kata dia kepada Radar Pekalongan. (yan)

Facebook Comments