Radar Kajen

Pemanfaatanya Belum Efektif, PDI-P Kritisi Silpa Rp 230 Miliar

Pemanfaatanya Belum Efektif, PDI-P Kritisi Silpa Rp 230 Miliar

KRITISI – Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Fraksi PDI Perjuangan, Rossi Ardiyanto, tengah menyampaikan kata akhir dalam sidang paripurna di gedung setempat.
TRIYONO

KAJEN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan mengkritisi jumlah silpa dalam penggunaan APBD Kabupaten Pekalongan 2017. Karena pemanfaatan dana dinilai belum efektif.

Hal itu terungkap dalam kata akhir Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2017 dalam sidang peripurna kemarin.

Dalam kata akhir yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Rossi Ardiyanti, realisasi pendapatan asli daerah dari jenis pendapatam retribusi daerah 2017 pencapaianya belum menunjukan perubahan signifikan. Nilai surplus ini berakibat pada meningkatnya jumlah silpa.

“Tingginya silpa yang mencapai Rp 230 miliar menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum bisa menunjukan efejtif memanfaatkan sumber daya dana yang ada dalam APBD Kabupaten Pekalongan. Untuk itu di tengah kompleknya permasalahan pembangunan dan terbatasnya jumlah anggaran, jumlah dana menganggur yang berupa Silpa tentuya sangat disesalkan,” terangnya.

Diakui, DPRD selain sebagai lembaga legislatif, juga memiliki fungsi pengawasan. Untuk itu ia berharap agar pemerintah bisa memberikam laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran secara berkala setiap tri wulan.

“Dengan demikian kami DPRD bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal sesuai Tupoksi DPRD,” lanjutnya.

Selain mengkritisi silpa, fraksi PDI Perjuangan juga menyayangkan masih adanya tumpang tindih fungsi dibeberapa Dinas/ SKPD untuk dikoordinasikan antar dinas lain. “Dengan harapan terciptanya pola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sinergis, tepat sasaran dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan,” harapnya.

Sementara jawaban Bupati Pekalongan Asip Kholbihi yang dibacakan Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan bahwa perbedaan pendapat, persepesi maupun pemikiran adalah sebuah dinamika namun hal tersebut telah dapat diselaraskan dan disepakati bersama dengan mengutamakan semangat mencapai hasil yang terbaik.

“Saran dan pemikiran serta catatan yang disampaikan oleh segenap Anggota DPRD melalui rapat kerja badan anggaran maupun komisi-komisi serta fraksi-fraksi yang tertuang dalam pandangan umum dan kata akhir akan kami perhatikan dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut,” katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama yang telah dilaksanakan, maka dapat disampaikan ringkatasan laporan realisasi anggaran pada rancangan peraturan daerah tentang peratnggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2017. Untuk pendapatan daerah Rp 2.067.907.851.793,77, belanja dan transfer Rp 2.037.600.968.643,75 , surplus Rp 30.306.883.150,02 dan pembiayaan netto Rp 199.775.694.627, 79 serta sisa lebih perhitungan anggaran Rp 230.082.577.777,81.

Sehubungan dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2017, akan disampaiakan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan pusat maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan apartur serta untuk menghindari bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. (yon)

Penulis: Triyono | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments