Metro Pekalongan

Perhatian, Pertamini Tetap Harus Berizin dan Wajib Ditera

Perhatian, Pertamini Tetap Harus Berizin dan Wajib DiteraKOTA PEKALONGAN – Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu menjelaskan, rata-rata usaha Pertamini di Kota Pekalongan tidak memiliki izin alias ilegal. Namun di satu sisi, masyarakat juga merasakan manfaat akan keberadaan Pertamini.

“Harapan kami ada tindak lanjut bersama dengan Pemkot dan stakeholder terkait tentang maraknya usaha Pertamini ilegal ini. Mereka tidak punya izin, bahkan diakui kalau mereka tidak punya piranti keselamatan di tempat usaha Pertamininya, misalnya Apar (alat pemadam api ringan),” jelasnya. “Padahal menyimpan BBM dalam jumlah banyak di tempat yang tidak standar dapat membahayakan,” ungkapnya.

Dijelaskan Kapolres, berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pada pasal 53 huruf d, ada ancaman pidana bagi pelaku niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

Ancaman pidana tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi juga diatur dalam Pasal 55 di UU yang sama. Bunyinya, “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar”.

Pihaknya berharap, ada langkah lebih lanjut dari pemerintah daerah bersama stakeholder terkait, menyikapi maraknya fenomena Pertamini. “Harus dibahas di jenjang lebih tinggi, supaya usaha Pertamini yang sudah sangat banyak ini bisa legal, apa saja persyaratannya yang harus dilengkapi, dan sebagainya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini usaha pertamini marak bermunculan di berbagai daerah, takterkecuali di Kota Pekalongan. Berdasar data yang dihimpun Sat Binmas Polres Pekalongan Kota, di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota ada sekitar 120 usaha Pertamini.

Sistem kerja Pertamini ini persis dengan SPBU. Pertamini juga menggunakan tenaga manusia untuk melayani konsumen. BBM yang dijual juga ditempatkan dalam pompa yang digerakkan mesin.

Di Kota Pekalongan, sebagian besar Pertamini melayani BBM pertalite dan pertamax. Hanya saja harga jual BBM sedikit lebih mahal dibanding SPBU.

Sementara Kepala Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, Zaenul Hakim, menyampaikan bahwa saat ini di Perdagangan belum ada regulasi yang mengatur secara jelas tentang pendirian usaha Pertamini.

Zaenul mengakui bahwa pertamini yang ada sekarang ini juga menggunakan suatu alat ukur, mirip dengan di SPBU. Demi perlindungan kepada konsumen, maka segala yang menyangkut timbangan (alat ukur) di usaha legal dan hasilnya dijual untuk publik maka wajib dilakukan uji tera.

Demikian pula dengan SPBU, wajib ditera. Tera untuk SPBU diatur dalam UU No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Berdasarkan UU tersebut, semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) wajib ditera dan ditera ulang. Alat harus diuji dulu di Metrologi Legal Bandung. Apakah memenuh syarat atau tidak. Selain itu, UTTP juga wajib ditera ulang setahun sekali.

Telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai 21 jenis alat yang wajib ditera dan ditera ulang. Di antaranya pompa ukur bahan bakar minyak, pompa ukur elpiji, pompa ukur bahan bakar gas dan meter arus bahan bakar minyak dan produk terkait.

Hanya saja, berkaitan dengan Pertamini, diakui Zaenul kalau sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan untuk dilakukan tera. “Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan tera pada alat di Pertamini karena belum ada payung hukumnya,” imbuhnya. (way)

Penulis: Wahyu Hidayat | Radar Pekalongan
Redaktur: Abdurrahman

Facebook Comments