Radar Batang

33 WNA “Diusir” dari Jawa Tengah

33 WNA Diusir dari Jawa Tengah

FOTO BERSAMA – Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Ramli HS didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang Supartono usai membuka Rapat Tim PORA di Sahid Mandarin Hotel, Kota Pekalongan.
M DHIA THUFAIL

BATANG – Sedikitnya 33 warga negara asing (WNA) di sejumlah perusahan di Jawa Tengah (Jateng) telah dideportasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah karena menyalahi sejumlah perizinan keimigrasian.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Jateng, Ramli HS, ditemui Rabu (25/7) mengatakan bahwa dalam kurun beberapa bulan terakhir ini, kanwil telah memprojustisia 6 kasus tindak pidana keimigrasian.

“Adapun yang sudah kami kenai tindakan administrasi keimigrasian dan diusir ada 33 orang. Mereka antara lain berasal dari Korea, Jepang, dan China yang datang ke Indonesia melalui kantor Keimigrasian Pemalang, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Cilacap,” ungkapnya usai mengikuti rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) di Sahid Mandarin Hotel.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan perizinan keimigrasian maka Kanwil akan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah di Jateng.

Kanwil, kata dia, mengimplementasikan pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di sana disebutkan perlunya pengawasan orang asing baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau tingkat kecamatan.

“Kami menyadari bahwa imigrasi tidak bisa secara langsung mengetahui keberadaan aktivitas orang asing karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kantor. Oleh karena itu, kami memberdayakan aparatur terkait yang terkoordinasi dengan pengawasan orang asing yaitu antara lain dengan para camat untuk melaporkan adanya dugaan orang asing yang melakukan keresahan,” jelas Ramli.

Lanjutnya, aparatur kecamatan adalah petugas terdepan yang paling mengetahui aktivitas usaha dan keberadaan orang asing di daerah. Selain melibatkan camat, kata dia, Kanwil Kemenkumham juga akan melibatkan aparat keamanan seperti Polri dan TNI.

“Oleh karena, kami berharap para camat ini memberikan pemahaman pada aparatur yang di bawahnya, yaitu kepala desa dan lurah untuk melaporkan atau menginformasikan terhadap keberadaan orang asing yang dicurigai,” katanya.

Menurut Ramli, secara berjenjang kecamatan harus melaporkan pada keimigrasian setempat agar dapat terdeteksi sejak dini terhadap keberadaan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Batang yang diduga ada kecenderungan menyalahi perizinan keimigrasian.

“Adapun sepanjang masalah penyalahgunaan perizinan keimigrasian, itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menuntaskan kasusnya,” pungkasnya. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo

Facebook Comments