Radar Kendal

Waduh, Penyaluran BPNT di Weleri Semrawut

Waduh, Penyaluran BPNT di Weleri Semrawut

MIRIS – Penyaluran BPNT dari Kemensos bagi ribuan warga miskin Kecamatan Weleri, Selasa kemarin, diwarnai aksi desak-desakan warga.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi ribuan warga miskin di Pendopo Kecamatan Weleri, Selasa (24/7) pagi, diwarnai aksi berdesak-desakan. Akibatnya petugas pun dibuat kerepotan.

Insiden itu ditengarai karena tidak adanya koordinasi antara pihak desa dengan pihak penyalur yang tak lain merupakan panitia di kecamatan. Camat Weleri, Marwoto, mengatakan, kondisi berdesakan itu lebih karena banyak dari mereka yang datang bersamaan dan ingin semua cepat terlayani sehingga terkesan semrawut.

“Kami sudah upayakan mengatur dengan baik, namun karena warga ingin cepat dan datangnya bersamaan jadi terkesan berdesakan,” kata dia disela-sela penerimaan BPNT.

Dikatakan Marwoto, dalam penyaluran BPNT, warga miskin mendapatkan buku tabungan dan ATM BTN yang bisa digunakan untuk membeli beras atau telur di agen yang ditunjuk. Setiap desa ada agen untuk mendapatkan telur atau beras tersebut.

Jumlah penerima bantuan di Kecamatan Weleri sebanyak 1.403 orang dan sudah diverifikasi. “Penerima bantuan sebelumnya menerima bantuan beras Sejahtera (Rastra),” ungkap dia.

Berbeda halnya penyaluran BPNT di Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, yang justru diresahkan Kepala Desa setempat, Budiono. Penyebabnya kata dia penyaluran bantuan dari Kemensos masih menggunakan data tahun 2011. Padahal, pihak desa sudah melakukan update data bagi penerima manfaat saat masih bernama bantuan beras sejahtera (Rastra).

Menurut Budiyono, ada 137 warga miskin di desanya berdasarkan data dari Kemensos tahun 2011 yang berhak menerima BPNT. Bergulirnya data tersebut membuat pihak desa kelimpungan. Pasalnya, sebelumnya data telah diperbaharui pemerintah desa untuk mengantisipasi salah sasaran peneriman bantuan.

“Saat masih Rastra dibolehkan untuk menganulir penerima bantuan yang sudah mampu. Jadi ada update penerima bantuan dan itu diusulkan oleh masyarakat secara terbuka di tingkat RT. Update penerimanya itu sudah dilaporkan ke dinas terkait. Tapi kenapa yang terima BPNT keluaran dari Kemensos data tahun 2011. Pola updatenya seperti apa? Padahal data sudah kami perbarui. Keluarnya data 2011 di penerima BPNT ini jadi terkesan yang bakal disalahkan warga adalah RT dan Kades,” jelas dia. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments