Metro Pekalongan

Memberatkan, PHRI Keberatan Pajak Parkir Hotel

Syamsul Bakhri

Syamsul Bakhri
Ketua PHRI Pekalongan

KOTA PEKALONGAN – Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pekalongan, Syamsul Bakhri, menyatakan keberatan atas pajak parkir yang diterapkan Pemkot Pekalongan. Sebab Syamsul menilai, kondisi hotel tidak semuanya sama dan sanggup memenuhi untuk membayar pajak parkir dengan besaran nilai yang seragam.

“Saya melihatnya, penerapan pajak parkir untuk hotel ini memberatkan bagi hotel kecil. Karena pendapatannya pun sebenarnya minim untuk parkir. Lihat sendiri hotel-hotel kecil tidak punya lahan parkir. Paling hanya diisi dua tiga mobil saja sudah penuh sehingga menurut kami ini memberatkan,” tuturnya.

Belum lagi, hotel juga sudah dikenakan berbagai jenis pajak. Hampir semua jenis pajak dikenakan kepada hotel mulai dari pajak hotel sendiri, pajak air tanah, pajak reklame, pajak penjualan, PBB dan pajak parkir.

“Dari semua pajak yang ada, hampir semuanya dikenakan ke hotel. Sehingga ini memberatkan bagi hotel-hotel kecil,” tambah owner Hotel Gajah Mada tersebut.

Untuk itu ia mengusulkan, jika memang pajak parkir tetap diterapkan maka harus ada klasifikasi besaran tarif sesuai dengan kondisi hotel. Ia mencontohkan, untuk hotel dengan jumlah kamar di bawah 25 maka bisa digratiskan. Hotel di atas 25 kamar dikenai pajak yang berbeda dengan hotel di atas 50 kamar hingga di atas 100 kamar.

“Hotel-hotel kecil, akan kesulitan jika disamaratakan. Hotel dengan tarif kamar masih di bawah Rp100 ribu ini kan pendapatannya juga tidak besar. Mereka juga sudah dikenai berbagai macam pajak. Sehingga usul saya adalah hotel kecil lebih baik digratiskan dan klasifikasi di atasnya juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan besar kecilnya hotel,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Abdurrahman

Facebook Comments