Radar Kajen

Nihil Penanganan Korupsi

Kejari Kab Pekalongan

KETERANGAN – Kajari Kabupaten Pekalongan, Yeni Tri Mulyani tengah memberikan keterangan terhadap kasus yang dihadapi selama 2016-2018.
TRIYONO

Tangani Dua Kasus dari Polres

Di HUT ke-58 Bhakti Adhyaksa, Kejari Kajen mengakui telah menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) sebanyak 2 perkara terhitung sejak Januari – 23 Juli 2018. Dua kasus tersebut bukan hanya penyelidikan dan penyidikan kejari, melainkan limpahan dari Polres Pekalongan.

Hal itu dibenarkan Kasipidsus Kajari Kabupaten Pekalongan, Tomy Setiawan. Kata dia, sejak Januari – 23 Juli 2018 Seksi Pidsus Kajari Kabupaten Pekalongan menangani 2 perkara. Kemudian untuk penuntutan 2 perkara dengan penyelidikan dilakukan oleh Polres Pekalongan.

Dikatakan, perkara pertama yaitu berinisial AS yang sudah dilimpahkan perkaranya berdasarkan surat perkara rujukan JPU P16 A 2018. Untuk saat ini sudah memasuki tahap penuntutan dalam proses persidangan, dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 161 juta.

“Perkara itu sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyimpangan dana anggaran Pemkab Pekalongan dari APBD perubahan 2012 dan 2013 totalnya senilai Rp 295 juta untuk kegiatan pengurukan makam Desa Mulyorejo, Tirto. Yang dilakukan oleh AS selaku ketua panitia pengurukan makam ini muncul kerugian negara berdasarkan pemeriksaan dan sebentar lagi dalam tahap tuntutan,” terangnya.

Adapun Penuntutan yang kedua adalah RGS berdasarkan surat perintah rujukan P16 A, penyidikan dari Polres Pekalongan ini sehubungan dengan kegiatan peningkatan jalan paket pekerjaan Jalan Kalijambe Ponolawen Paket 1 pada Pekerjaan Umum 2012. Dalam pekerjaan ini timbul kerugian negara saat ini berkas sudah ada di Jaksa Penuntut Umum, setelah ini akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” terangya.

Selain itu dari bidang Pidsus 2018 ini melaksanakan eksekusi perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pertama atas nama Warsono berdasarkan hasil keputusan Tipikor yang amarnya mendapat kurungan badan selama 2 tahun. Kemudian selanjutnya dakwaan atas putusan dr Teguh Imanto berdasarkan putusan MA yang amarnya kurungan 6 tahun.
“Untuk eksekusi terhadap Teguh Imanto ini kita laksanakan tanggal 16 Mei 2018,” tandasnya.

Penyerapan 90%

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 69 pendampingan terkait penyerapan anggaran, dan pendampingan sejak 2016. Alhasil, penyerapan anggaran pembangunan meninggkat 90 persen. Demikian dikatakan Kepala Kajari Kabupaten Pekalongan, Yeni Tri Mulyani di ruang kerjanya, Senin (23/70.

Ia menyatakan sudah melakukan puluhan pendampingan dari 2016, dan terbukti berhasil meningkatkan penyerapan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun demikian pihaknya tak ingin berhenti untuk mengawasi penyelengara pemerintah.

“Jika 2016 ada 69 pendampingan, di 2017 pendampingan menjadi 78, memang pendampingan mengalami peningkatan baik dalam hal kegiatan maupun pembangunan fisik,” katanya.

Sedangkan tahun 2016 penyerapan anggaran dari pemerintah pusat yang diteruskan pemerintah daerah berkisar antara 20-30 persen, namun 2017 dengan pendampingan yang dilakukan Kajari Kabupaten Pekalongan penyerapan anggaran meningkat menjadi 90 persen.

“Satu di antaranya dalam pembangunan gedung dan infrastruktur kampus IAIN Pekalongan, yang bersumber dari Kementerian Agaman. Pendampingan yang kami lakukan tahun lalu sampai mendapatkan penghargaan sebagai pembangunan kampus terbaik se-Indonesia dari sektor tertip aturan dan kualitas bangunan,” paparnya.

Di HUT ke-58 Bhakti Adhyaksa, pihaknya tidak mau berpangku tangan dan ingin mewujudkan slogan berkarya dan berbakti sepenuh hati menjaga negeri.

“Semester pertama 2018 kami telah mennyelesaikan kasus tindak pidana khusus penuntutan dan penyelidikan, selain yaitu kami telah melakukan penyelamatan uang negara pada Mei lalu. Ada juga 7 Mou yang sudah kami lakukan dalam hal pengawasan, dan kami akan terus melakukannya sebagaimana tugas pokok Kajari,” imbuhnya. (yon)

Facebook Comments