Radar Batang

Para Ketua RT Minta Uang Insentif Dilegalkan

Para Ketua RT Minta Uang Insentif Dilegalkan

DILANTIK – Puluhan angoota PPRT dari setiap Kecamatan di Kabupaten Batang dilantik di pendopo kantor bupati, kemarin.
M DHIA THUFAIL

*Berharap Kades Bisa Mendukung Kinerja RT

BATANG – Sukses menggelar deklarasi pada medio Mei silam, Minggu (22/7) sore kemarin, Perkumpulan Pengurus Rukun Tetangga (PPRT) Kabupaten Batang melantik sejumlah anggota kepengurusan di Pendopo kantor Bupati Batang. Sekitar 800 orang perwakilan Rt dari 3.936 Rt di seluruh Kabupaten Batang datang untuk menyaksikan prosesi sakral tersebut.

Ketua PPRT Kabupaten Batang, Muhayin Gozali, dalam sambutannya mengatakan, akan memaksimalkan tugas dan kinerja para Rt di Kabupaten Batang guna membantu memajukan dan menyukseskan program kerja pemerintah daerah.

“Setelah pelantikan ini, saya minta kepada para pengurus untuk bisa membimbing para anggota Rt untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan bersinergi dengan pemerintah daerah, agar Batang lebih maju dan berkembang,” katanya.

Selain itu, Muhayin juga berharap pemerintah daerah bisa memberikan pendampingan kepada PPRT. Karena mengingat, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh ribuan anggota PPRT masih minim.

“Seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 5 tahun 2007, dimana pemerintah wajib memberikan pembinaan, supervisi, pengawasan dan penghargaan kepada lembaga pemasyarakatan, termasuk Rt. Jadi kita minta, agar PPRT bisa mendapatkan pendampingan, berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada,” ungkapnya.

Dengan SDM yang masih minim, kata Muhayin, tak sedikit pengurus Rt yang masih mau dibodohi atau dicurangi oleh instansi diatasnya, yakni pihak kelurahan.

“Masih banyak Rt yang tidak memegang atau mempunyai stempel sendiri. Stempel-stempel itu banyak dikumpulkan di laci laci meja kelurahan. Selain itu, mereka para Rt sampai saat ini ada yang belum mempunyai SK. Karena pihak kelurahan belum memberikannya,” terangnya.

Oleh karena, kata Muhayin, dengan terbentuknya PPRT ini, hak hak yang semestinya didapatkan oleh seorang Rt diharapkan bisa terpenuhi.

“Begitu juga dengan hak uang insentif yang harus dibayarkan kepada para pengurus Rt. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melegalkan uang insentif Rt. Kami minta agar semester 2 nanti, uang insentif untuk Rt sudah berstatus sebagai uang honor,” pintanya.

Karena diungkapkan Muhayin, penerimaan uang insentif para pengurus Rt pada semester pertama kemarin masih amburadul. Nominal yang dibayarkan atau diterima para pengurus Rt belum sama rata.

“Pada aturannya, setiap bulan para pengurus Rt mendapat uang insentif Rp 100 ribu yang diambil setiap semester, yakni Rp 600 ribu. Namun karena masih adanya dualisme aturan yang belum pasti, sehingga pada semester pertama kemarin ada sejumlah pengurus Rt yang hanya menerima uang insentif 50 persen. Ada potongan dari pihak kelurahan. Yang kami juga tidak tahu, potongan itu untuk apa,” bebernya.

Diungkapkan juga oleh Muhayin, dengan terbentuknya PPRT di Kabupaten Batang ini, masih ada sejumlah Lurah yang belum mendukung atau mempersulit kinerja para Rt. Bahkan, tak sedikit Lurah yang melarang Rt untuk tidak ikut dalam keanggotaan PPRT.

“Masih ada 40 persen Lurah di Kabupaten Batang yang belum menerima keberadaan PPRT. Mereka melarang para Rt untuk ikut dalam keanggotaan PPRT. Hal inilah yang harusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ada apa dengan mereka para Lurah?. Apakah mereka takut, dengan terbentuknya PPRT ini kerja mereka akan terganggu?,” tutup Muhayin.

Sementara Bupati Batang Wihaji yang ikut hadir dalam pelantikan itu menyatakan akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan PPRT. Yakni terkait masalah uang insentif para pengurus Rt.

“Pada prinsipnya saya setuju dan mendukung apa yang menjadi keluhan PPRT mengenai uang insentif. Akan kita bahas ke depannya. Namun demikian, perlu saya sampaikan juga, bahwa keuangan daerah kita terbatas, hanya Rp1,7 triliun saja. Jadi saya harap sabar dan dapat memakluminya,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, sebagai lembaga pendukung pemerintah, PPRT diharap untuk tetap bekerja secara independen. “PPRT ini merupakan perkumpulan para RT, dimana mereka juga sebagai tokoh masyarakat. Untuk itu saya minta para RT tetap Independen, yang artinya bekerja dengan mengabdi pada masyarakat, dan juga sebagai penyambung Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Dikatakannya juga, untuk tetap menjadi lembaga yang independen pihaknya juga akan melakukan pembinaan dengan memberikan pemahaman atau persepsi yang sama, untuk ikut bersinergi guyub rukun membantu pemerintah daerah membangun Kabupaten Batang.

“Tentunya Pemerintah melakukan pembinaan, pertama memang harus ada persepsi yang sama dengan himbauan terhadap tantangan yang semakin banyak ke depannya,” ujarnya.

Wihaji juga berharap PPRT bisa menjadi titik awal bangkitnya tim stakeholder untuk memajukan Kabupaten Batang dan membangun optimisme masyarakat.

“Dengan konsisten bekerja independen mengabdi masyarakat, saling bersinergi dan tetap pada persepsi yang sama tentu harapannya PPRT bisa menjadi titik awal bangkitnya tim stakeholder tentunya dengan peran pentingnya sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo

Facebook Comments