Metro Pekalongan

Kabar Gembira, Pembuatan Sertifikat Massal Gratis

Kabar Gembira, Pembuatan Sertifikat Massal Gratis

JAWAB – Kasie Hubungan Hukum Pertanahan Khasoni saat menjawab pertanyaan dari awak media.
DOK

KOTA PEKALONGAN – Pembuatan sertifikat tanah massal, yang digawangi oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai program pendataan 6.000 bidang tanah di tahun anggaran 2018, tidak dikenakan biaya apapun kepada pemohon atau gratis.

Bahkan menurut Kasie Hubungan Hukum Pertanahan, Khasoni, hal ini diatur dalam Peraturan Kementrian Agraria no 12 tahun 2012, Rabu pagi di Kantor BPN.

“Jadi memang menurut peraturan tersebut, semua bidang tanah yang belum terdaftar harus segera dilakukan pengukuran dan tidak dipungut biaya atau gratis dari BPN,” ungkap Khasoni.

Mulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, risalah pemeriksaan tanah, penerbitan sertifikat sampai serah terima sertifikat. Khasoni menambahkan itu merupakan kewajiban dari BPN dan gratis.

“Nah kewajiban yang harus disediakan oleh pemohon dalam mengajukan pembuatan sertifikat yaitu patok tanah. Karena sebelum diukur harus ada patok tanahnya, materai tergantung perolehannya ada yang 5 atau 6, foto copy pemberkasan serta uang lelah kepada petugas pendamping, itu diluar BPN,” imbuhnya.

Namun, yang perlu diperhatikan masyarakat dalam penerapan kewajiban kepada pemohon yaitu penetapan rincian pembiayaan diluar tanggungan BPN harus dilakukan secara musyawarah, tidak boleh hanya ditetapkan sepihak.

“Kalau besarannya kita memang tidak ada patokan ya, namun ya tidak terlalu besar biayanya karena hanya untuk memenuhi yang kurang saja. Dan itu juga harus jelas dimusyawarahkan bersama pemohon dengan rincian yang riil sehingga nanti keluar angka pembiayaan berapa begitu. Kalau tidak ada musyawarah sebelumnya itu namanya pungli dan tidak diperkenankan,” terang Khasoni.

Karena riskannya pengurusan pendataan tanah, biasanya ia menghimbau kepada Kelurahan untuk membentuk tim mandiri. Dengan tidak melibatkan perangkat Kelurahan dalam proses pendanaan untuk menghindari kesalahan-kesalahan.

“Karena tim pengukur tanah dari BPN sendiri terbatas ya, bahkan hanya 1 petugas pengukuran tanah di BPN yang ASN dengan bermacam tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu kamipun menggandeng dari swasta yang sudah berlisensi untuk sewa kelola, nah itu salah pembiayaan yang dibebankan kepada pemohon,” terang Khasoni.

Sedangkan untuk anggaran 2018, di awal tahun ada 9 Kelurahan dari 3 Kecamatan yang mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam program pembuatan sertifikat massal yang didanai oleh Pemerintah, yaitu Kuripan, Yosorejo, Banyurip, Buarankradenan, Sokoduwet, Jenggot, Setono, Nyontaansari, Kandang Panjang, Kuripan Kertoharjo.

Pihaknya menegaskan, bahwa pembiayaan yang menjadi kewajiban pemohon tidak boleh ditetapkan hanya sepihak, semua harus melewati mekanisme musyawarah dengan rincian pembiyaan riil dan tidak memberatkan. (mal)

Penulis: Malekha | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments