Radar Batang

Waduh, Satu CPNS Dipecat Tidak Hormat

Wow, Satu CPNS Dipecat Tidak Hormat

SERAHKAN SK – Bupati Wihaji secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan kepada perwakilan CPNS yang telah diambil sumpahnya, kemarin.
M DHIA THUFAIL

Terbukti Lakukan Pelanggaran Disiplin Berat

BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jum’at (13/7), mejatuhkan sanksi berat kepada satu orang pegawainya yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak tanggung tanggung, yang bersangkutan dikenakan pemecatan secara tidak terhormat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang, Alimudin mengungkapkan, pemecatan itu dilakukan karena ihwal pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh satu orang bidan desa.

“Satu orang melakukan pelanggaran PP 53, yang antara lain tidak menjaga martabat sebagai ASN, karena melanggar hukuman disiplin berat dan yang bersangkutan masih CPNS. Sehingga sudah diberhentikan dengan tidak hormat,” terangnya usai menggelar acara pengambilan sumpah dan janji PNS di lingkungan Pemkab Batang di Pendopo Kantor Bupati Batang, kemarin.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 1, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Adapun, kata Alimudin, peserta yang diambil sumpah dan janji PNS sebanyak 479 orang dengan rincian 181 bidan desa, penyuluh pertanian 14 orang dan 4 orang lulusan Dari Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain itu, ada 280 PNS yang diambil sumpah janjinya kembali.

“Ada 280 PNS kita ambil sumpah dan janjinya kembali, karena berkas dan dukomenya hilang. Sehingga harus dilakukan ulang kembali pengambilan sumpah dan janjinya,” kata Alimudin.

Dijelaskan juga bahwa formasi CPNS bidan desa yang diambilkan dari honorer khusus ada 283 orang. “Namun dalam masa percobaan, satu orang bidan tadi dikenai hukuman disiplin. Sehingga tidak bisa diterbitkan SK pengangkatan sebagai PNS,” ucapnya.

Bupati Batang, Wihaji, dalam sambutan pengarahnya mengatakan, pengambilan sumpah janji bukan hanya formalitas saja, melainkan bagian dari pengabdian diri yang pertanggungjawabanya bukan hanya didunia tapi juga diakherat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawanya oleh Allah.

Selain itu, sumpah janji menjadi titik awal bekerja yang mulai diikat oleh aturan dan kewenanganya oleh undang – undang kepegawaian serta kode etik ASN.

“Saya ikut sedih, karena ada 54 bidan yang terlewat karena usia yang sudah tidak bisa diangkat menjadi PNS. Namun demikian kita masih berusaha memperjuangkanya, tapi semua kebijakan berada di Pemerintah pusat,” kata Wihaji.

Lebih lanjut Ia meminta kepada PNS yang diambil sumpah dan janji, baik bidan desa maupun penuyuh pertanian, agar merubah mindset atau pola pikir dalam melayani masyarakat. Sebab zaman sudah berubah, harus ada inovasi dan kretaifitas untuk melayani masyarakat dalam kerangka membangun bangsa dan negara, khususnya di Batang.

“Saya minta khususnya kepada bidan desa yang sampai hari ini, angka kematian ibu melahirkan sudah diambang batas yaitu 10 orang meninggal dunia. Sehingga harus memberikan pendampingan dan treatmen dan ngincengi terus orang hamil. Karena itu merupakan kewajiban untuk bekerja profesional sesuai keahlinya dan prosedur tetap dan standar operasipnal prosedur,” tandas Wihaji. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Akhmad Saefudin

Facebook Comments