Metro Pekalongan

Atasi Rob, Cari Solusi Cepat Sambil Menunggu Realisasi Tanggul

Pengerjaan Tanggul Rob

TAK BISA MENUNGGU – Pengerjaan tanggul rob di Kota Pekalongan terus berjalan. Baru selesai pada 2019 akhir, masyarakat terdampak rob tak bisa hanya menunggu namun harus mencari solusi cepat dan efektif sembari menunggu proyek besar itu terealisasi.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Rabu, 24 Januari 2018 lalu, tombol penanda dibangunnya tanggul rob senilai lebih dari Rp500 miliar dari Kementrian PUPR dipencet secara bersamaan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, Direktur Sungai dan Pantai Kementrian PUPR, Hari Suprayogi, Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz, Ketua DPRD, Balgis Diab dan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi. Sirine mengaung, satu truk tanah pertama untuk mengurug tanggul dituangkan, harapan masyarakat kembali menyala.

Proyek yang diberi nama pengendalian banjir rob tersebut, menggarap dua wilayah terdampak yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan. Ada tiga paket yang dikerjakan secara multiyears. Kota Pekalongan, mendapatkan jatah paket III yakni pembangunan tanggul, long storage dan rumah pompa senilai Rp128 miliar. Selain itu, Kota Pekalongan juga mendapatkan bagian dari paket II berupa normalisasi dan pembangunan parapet sungai.

Namun pembangunan proyek itu ditargetkan baru rampung pada 2019 mendatang. Sedangkan setiap tahun, sekitar delapan bulan yakni April hingga Desember, rob selalu merendam. Pemprov Jawa tengah, sudah memberikan bantuan senilai Rp10 miliar yang direalisasikan dengan pembuatan tanggul di Bandengan namun tak banyak berdampak.

Benar saja, beberapa bulan setelah sirine penanda pembangunan tanggul itu dibunyikan banjir rob kembali menerjang. Musibah yang terjadi pada 23 Mei tersebut dikatakan sebagai banjir rob paling parah sepanjang sejarah. Di Pekalongan Utara tujuh kelurahan terendam. Dua wilayah, yakni Bandengan dan Panjang Baru bahkan 100 persen tergenangi air.

Di Kelurahan Kandang Panjang dan Panjang Wetan, 95 persen wilayahnya tertutupi banjir rob. Sedangkan Krapyak dan Padukuhan Kraton, cakupan terdampak rob mencapai 75 persen serta Kelurahan Degayu yang hanya 20 persen tergenang. Pekalongan Utara yang terdiri dari tujuh kelurahan, memiliki luas wilayah mencapai 1.749 hektar. Dari luas tersebut, 1.025 hektar atau lebih dari 60 persen tergenangi rob.

Kejadian itu lantas membuat masyarakat kembali tersentak. Menunggu realisasi tanggul berarti harus bertahan dengan kondisi yang ada yakni masih harus terus menerus terendam banjir rob. Berbagai diskusi digalakkan untuk mencari solusi cepat sembari menunggu tanggul terealisasi.

Salah satu warga Bandengan, Darwanto mengatakan, jika harus menunggu tanggul terealisasi warga akan menderita. Pria yang juga aktivis rob tersebut berpendapat bahwa masih ada yang bisa dilakukan Pemkot Pekalongan untuk penanganan sementara yakni membuat tanggul sementara di bibir pantai yakni meninggikan geotube (karung berukuran besar berisi pasir).

“Kalau untuk di Bandengan, mungkin bisa diminimalisir dengan meninggikan geotube dan menutup lubang-lubang di muara Sungai Meduri yang selama ini menjadi sumber masuknya air dari laut,” tuturnya.

Kelurahan Bandengan, menjadi salah satu wilayah terdampak yang hampir sepanjang tahun selalu digenangi rob. Disana, sudah sekitar seratusan rumah ditinggalkan secara permanen oleh pemiliknya. Warga yang masih bertahan, melawan rob dengan meninggikan lantai rumah namun tanpa meninggikan atap rumah. Alhasil, sebagian rumah warga terlihat bagai rumah kurcaci dengan atap dan lantai yang berjarak kurang dari dua meter.

Usul Perbaikan Geotube

Belum lama ini, sejumlah LSM dan ormas bergerak bersama. Mereka mengaku telah melakukan survey untuk memetakan titik-titik penyebab rob di Kota Pekalongan semakin parah. Hasilnya, ada kerusakan parah pada sabuk pantai dengan sistem geotube di sepanjang pesisir pantai Kota Pekalongan.

Dari sepanjang 1.200 meter geotube, sekitar 300 meter mengalami kerusakan parah. Sisanya, mengalami penurunan ketinggian. Kondisi itu yang kemudian diklaim menjadi salah satu penyebab rob justru semakin menggila. Air dari laut lepas leluasa masuk ke wilayah Kota Pekalongan.

Berdasarkan kalkulasi, diperlukan anggaran senilai Rp5 miliar untuk memperbaiki geotube. “Kami sudah survey dan mengkalkulasi. Hasilnya dibutuhkan anggaran Rp5 miliar untuk memperbaiki geotube tersebut. Menurut kami, kondisi geotube yang semakin turun membuat air laut limpas ke wilayah Kota Pekalongan sehingga rob bertambah parah. Untuk itu, perbaikan geotube menjadi salah satu yang penting yang setidaknya bisa mengurangi dampak rob di Kota Pekalongan,” tutur Koordinasi LSM Kota Pekalongan, Ahmad Yusuf.

Mereka lantas bergerak. Mengajak sejumlah anggota DPRD dari wilayah utara untuk berjuang bersama. Aspirasi itu kemudian sampai kepada Walikota Pekalongan. Walikota didorong untuk bisa mencarikan anggaran senilai itu demi memperbaiki geotube.

Walikota lantas mengirimkan surat ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana tentang permintaan anggaran. Sebab, urusan pesisir pantai kini menjadi kewenangan provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Tak cukup bersurat, Walikota juga berencana bertemu langsung dengan pihak BBWS untuk menyampaikan permintaan tersebut.

“Saya akan bertemu langsung dengan BBWS. Bahkan kalau bersedia saya akan mengajak teman-teman dari LSM untuk kesana demi melihat langsung kesungguhan kami untuk mencarikan solusi sesuai masukan dari teman-teman,” tandasya. (nul)

Facebook Comments