Metro Pekalongan

Penjualan Solar Eceran Ancam Kehidupan Nelayan

KUd Makaryo Mino

SAMPAIKAN KELUHAN – Nelayan anggota KUd Makaryo Mino saat menyampaikan keluhannya, terkait penjualan solar eceran kepada DPRD Kota Pekalongan, Selasa (10/7).
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Nelayan Kota Pekalongan yang bergabung dalam KUD Makaryo Mino, mendatangi DPRD Kota Pekalongan, Selasa (10/7). Mereka mengadukan permasalahan adanya penjualan solar kapal secara eceran ke dermaga-dermaga atau tempat tambat kapal. Adanya praktik tersebut, membuat penjualan solar lewat SPBB KUD Makaryo Mino turun drastis, sehingga mengancam kehidupan para nelayan.

“Disini kami sebagai anggota KUD merasa terancam, karena saat ini ada penjualan solar bagi kapal nelayan yang dilakukan dengan langsung dijual ke dermaga-dermaga atau tempat labuh dan tambat kapal. Itu membuat penjualan solar SPBB milik KUD turun drastis dan jelas akan berpengaruh kepada kami nelayan sebagai anggotanya,” tutur perwakilan Zul Indra, saat menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD, Balgis Diab dan Anggota Komisi B, Mofid.

Yang menjadi permasalahan, lanjutnya, kejelasan apakah para penjual solar eceran tersebut memiliki izin penjualan atau tidak. Kemudian, apakah izin mereka sudah sesuai yakni menjual solar di wilayah Kota Pekalongan serta kekhawatiran adanya penjualan solar yang sudah dicampur dengan bahan lain. Karena dalam praktiknya, penjualan solar secara eceran itu dihargai lebih murah dibandingkan solar yang dijual SPBB maupun SPBN.

“Yang kami lihat ini penjual datang dari luar. Apakah siapa saja boleh masuk kesini untuk menjual solar, aturannya seperti apa. Kemudian kalau terdapat pelanggaran terhadap izin penjualan solar itu maka siapa yang berwenang menindaknya. Ini bagaimana solusinya kami minta agar DPRD dapat membantu permasalahan ini,” harap nelayan asal Boyongsari, Panjang Baru tersebut.

Nelayan lainnya, Iskandar menambahkan, saat ini banyak penjualan solar dilakukan secara eceran dengan cara mendatangi jamban atau dermaga tempat tambat kapal. “Dulu tidak ada penjualan seperti itu jadi mohon ini agar ditertibkan karena kami sebagai nelayan anggota KUD sangat resah. Adanya praktik demikian berpengaruh terhadap usaha penjualan solar KUD,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, bulan terakhir SPBB milik KUD yang biasanya sanggup menjual 400 hingga 500 ton per bulan kali ini hanya dapat menjual 10 ton solar per bulan. “Apakah solar yang dijual eceran itu resmi dari Pertamina. Disini juga sudah ada dua penjualan solar resmi bagi nelayan yakni SPBN milik Perum dan SPBB milik KUD. Harusnya aturan ditegakkan jika ingin beli solar ya harus di salah satu penjualan resmi tersebut,” katanya.

Ia berharap dalam waktu dekat instansi terkait atau yang berwenang agar bisa melakukan penertiban terhadap praktik tersebut. Karena kalau tidak, ia mengancam nelayan akan turun sendiri melakukan sweeping untuk menertibkan praktik penjualan solar secara eceran. “Kami siap turun langsung ke lapangan untuk cek kondisi dan melakukan penertiban,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD, Balgis Diab menyatakan akan segera memanggil instansi terkait untuk meminta keterangan terhadap kondisi yang dikeluhkan para nelayan tersebut. “Kami akan segera undang instansi terkait untuk membahas masalah ini. Hasilnya nanti kami akan sampaikan dengan kembali mengundang perwakilan dari nelayan. Jika harus turun ke lapangan bersama, kami juga siap,” kata Balgis.

Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Mofid mengaku khawatir jika nelayan turun sendiri melakukan kroscek ke lapangan dan melakukan sweeping. Sebab akan terjadi salah kewenangan karena urusan penegakkan hukum adalah urusan dari Kepolisian. “Saya khawatir ini justru bisa terjadi masalah di lapangan kalau sampai teman-teman turun sendiri melakukan kroscek dan sweeping, ” ujarnya.

Untuk itu, DPRD akan segera mengirimkan surat ke Walikota Pekalongan untuk mendorong agar walikota bisa berkoordinasi dengan FKPD termasuk Kepolisian, agar dapat bertindak melakukan penertiban. “Kami akan kirim surat yang berisi permintaan agar walikota berkoordinasi dengan Kepolisian dalam rangka penertiban masalah tersebut,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments