Radar Kendal

Kekurangan Siswa, Sekolah Swasta Wadul ke Anggota DPR RI

Kekurangan Siswa, Sekolah Swasta Wadul ke Anggota DPR RI

DIALOG – Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat, bersama Disdikbud Kendal berdialog dengan PSMPS Kabupaten Kendal, kemarin.
AKHMAD TAUFIK

KENDAL – Paguyuban Sekolah Menengah Pertama Swasta (PSMPS) Kabupaten Kendal mengeluhkan sejumlah persoalan yang mengancam keberlangsungan pendidikan di sekolah mereka. Keluhan itu disampaikan langsung ke anggota Komisi X DPR RI, Drs HA Mujib Rohmat MH, dalam acara dialog pendidikan, Selasa (10/7), di RM Lumintu Kendal.

Secara umum, ada dua permasalahan yang dicemaskan sekolah swasta, yakni soal kekurangan jumlah siswa dan alokasi BOSDA untuk mereka.

Wakil Ketua PSMPS, Ahmad Syaefudin, mengatakan, saat ini beberapa sekolah swasta kekurangan siswa dalam PPDB 2018 dan hal tersebut membuat resah para guru ataupun Kepala Sekolah. Mereka menduga ada tindakan tidak fair dari sekolah negeri.

Masalah itu menurut Syaefudin bisa mengancam keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta. Sebab, rumah tangga sekolah selama ini bisa berjalan dengan mengandalkan jumlah siswa. PIhaknya juga sudah pernah menyampaikan masalah ini ke Bupati, tetapi belum ada solusi.

“Kami mempunyai unek-unek yang sudah lama namun belum ada pemecahan, maka dari itu kami mengajak Bapak Mujib selaku anggota DPR agar permasalahan kami mendapatkan solusi,” ungkapnya.

Syaefudin juga mempertanyakan dana BOSDA dari APBD yang sejak 2015 lalu belum diberikan ke sekolah swasta. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan guna membantu operasional sekolah. Katanya, selama ini sekolah swasta terpaksa ngutang untuk sekadar memenuhi gaji guru.

“Dana Bosda sejak 2015 belum diberikan dan alasan pemerintah karena ada regulasi yang belum dapat dipenuhi sekolah swasta sehingga belum dapat diberikan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat, mengaku bisa memahami kegelisahan yang dirasakan sekolah swasta.Namun, sesuai hasil konfirmasi dirinya dengan disdikbud setempat, soalan kekurangan jumlah siswa menurutnya tidak hanya dialami sekolah swasta, tapi juga negeri.

Pihaknya pun mengajak semua pihak untuk saling menyadari sehingga solusinya adalah peningkatan kualitas masing-masing agar masyarakat memiliki alasan untuk menyekolahkan anak-anaknya.

“Saya kira bukan sebuah masalah yang harus terus diperdebatkan, karena semua sama-sama kekurangan siswa baru. Saya selaku anggota DPR tentunya hanya dapat membantu memberikan fasilitas bantuan untuk sekolah-sekolah swasta karena setiap tahun saya selalu berikan batuan meskipun tidak semua karena harus bergantian,” kata Mujib.

Berkaitan dengan dana Bosda bahwa sudah jelas sesuai dengan Permendragi nomor 23 tahun 2015 tentang otonomi daerah membuat dana tersebut belum dapat diberikan. Namun sudah ada kejelasan akan diberikan secepatnya menunggu regulasinya selesai.

” Seperti apa yang disampaikan Dinas Pendidikan bahwa dana Bosda masih di Kas Daerah artinya tidak hilang atau hangus dan akan diberikan secepatnya,” pungkasnya.(fik)

Penulis: Akhmad Taufik | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments