Radar Tegal

Memalukan, Daftar Sekolah Pakai SKTM, Ternyata Tinggal di Rumah Mewah

Memalukan, Daftar Sekolah Pakai SKTM, Ternyata Tinggal di Rumah Mewah

KROSCEK – Petugas sekolah melakukan survei kondisi siswa yang menggunakan SKTM untuk mendaftar di SMA Negeri 3 Pemalang.
SULUNG P/ RADAR PEMALANG

TEGAL– Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Tegal telah menerima hasil verifikasi yang dilakukan tim dari lima SMA terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digunakan untuk mendaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019. Dari laporan yang diterima, tim menemukan satu SKTM yang dinyatakan tidak valid alias abal-abal. Sedangkan 321 SKTM lainnya, diyakini valid.

SKTM yang tidak valid tersebut ditemukan oleh tim SMA Negeri 5. “Menurut info dari kepala sekolahnya, yang bersangkutan tergolong berasal dari keluarga mampu, setelah ditinjau langsung ke alamat rumahnya,” kata Ketua MKKS SMA Kota Tegal Masduki, ketika dikonfirmasi Radar, Selasa (10/7).

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar dengan SKTM di Kota Tegal mencapai 322. Yakni, 26 di SMA Negeri 1, 116 di SMA Negeri 2, 73 di SMA Negeri 3, 45 di SMA Negeri 4, dan 62 di SMA Negeri 5. Daya tampung keseluruhan di lima SMA tersebut 1.536. Rinciannya, 320 untuk SMA Negeri 1, 320 SMA Negeri 2, 320 SMA Negeri 3, 288 SMA Negeri 4, dan 288 SMA Negeri 5.

Saat ditemui secara terpisah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 5 Handi Altemes menyampaikan, SMA Negeri 5 menerjunkan tim yang terdiri dari lima personel untuk memverifikasi SKTM. Satu SKTM diketahui tidak valid setelah tim meninjau ke rumah yang bersangkutan, dan bertanya kepada tetangga sekitar. SKTM tersebut diketahui diterbitkan 4 Juli 2018.

Dari verifikasi yang dilakukan, tim memperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tinggal di rumah mewah. Orang tuanya menekuni bisnis perkapalan dan mempunyai rumah kontrakan. “Dari keterangan tetangga, yang bersangkutan bahkan disebut sebagai sugihe wong kene (orang kaya di wilayah ini),” ungkap Handi di SMA Negeri 5.

Setelah diketahui tidak valid, tim langsung melaporkannya ke sistem PPDB online. Selanjutnya, sistem akan menganulir yang bersangkutan dari PPDB di SMA Negeri 5. Yang bersangkutan juga dipastikan tidak lolos PPDB di SMA Negeri 5, karena secara nilai berada di bawah nilai terendah pendaftar yakni 19,65. “Yang bersangkutan nilainya 18,95,” ujar Handi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Johardi menyampaikan, meski SMA dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, banyak orang tua yang curhat kepadanya. “Banyak yang curhat, perolehan prestasi akademik, masih kalah dengan SKTM,” terang Johardi usai menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa di Taman Bung Karno, Kelurahan Pesurungan Lor.

Ke depan, Johardi berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperbaiki sistem PPDB SMA. “Kami berharap, Panitia PPDB Provinsi melibatkan kabupaten dan kota dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, kabupaten dan kota bisa memberikan pemikiran untuk konsep PPDB. Kabupaten dan kota siap membantu agar lebih baik lagi,” jelas Johardi.

DI SMA N 3 PEMALANG ADA TIGA

Untuk memastikan kebenaran pengguna SKTM, pihak sekolah negeri di Kabupaten Pemalang juga mendatangi alamat rumah calon peserta didik. Sekolah menyiapkan tim khusus yang langsung menyebar mendatangi rumah mereka satu per satu.

Seperti yang dilakukan pihak SMA Negeri 3 Pemalang. Kepala sekolah setempat Cahyono mengatakan, dibutuhkan waktu dua hari untuk bisa menyurvei seluruh siswa, bahkan dengan melibatkan 30 petugas sekaligus. “Kita sudah datangi semua siswa yang memakai SKTM, butuh waktu dua hari full dari kemarin,” ujarnya Selasa (10/7).

Menurut Cahyono, dari 168 peserta didik SKTM yang diterima di sekolah tersebut, ada 3 siswa yang menurut penilaiannya abal-abal atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Temuan itu didasari dari kondisi kelayakan rumah tempat tinggal yang bersangkutan. “Yang kami temukan di lapangan, ada tiga siswa yang kondisinya tidak masuk dalam kategori miskin,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya tidak dapat memberi keputusan dan hanya melaporkan saja hasil survei tersebut kepada Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) wilayah 6 dan juga Pemprov melalui email yang sudah disediakan. “Wewenang semua ada di provinsi, kami hanya mengirimkan hasil survei, semuanya termasuk foto, biar dari sana yang menilai dan memutuskan,” katanya.

Sebelumnya, langkah tegas juga ditempuh Ketua MKKS SMA Kabupaten Tegal Dra Mimik Supriyatin terkait penyertaan SKTM yang digunakan calon peserta didik baru. Di SMAN 1 Slawi sempat mencurigai ada dua calon peserta didik yang menyertakan SKTM agar bisa diterima di sekolah yang dipimpinnya. Namun dari hasil proses ulang identifikasi dan verifikasi , akhirnya positif mencoret atau mendiskualifikasi 1 calon peserta didik baru yang menggunakan SKTM abal-abal atau tidak sesuai dengan kondisi riil keluarga.

Sementara itu, Pemprov Jateng sudah mencoret 500-an pendaftar SMA yang ditengarai menggunakan surat miskin tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan. Kepala BP2MK Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah Surakarta Jasman Indradno mengatakan, angka tersebut masih terus berkembang. Sebab, seleksi siswa di Jateng masih berproses hingga pengumuman 11 Juli nanti. Pencoretan berdasar laporan dari sekolah dan yang dicurigai aspal.

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar SMA negeri di Jateng mencapai 113.092 calon peserta didik dari kuota 113.325 siswa. Dari jumlah tersebut, pendaftar dengan SKTM sebanyak 62.000-an anak, dan yang diterima ada sekitar 26.600 anak, termasuk yang sudah didiskualifikasi, sekitar 500 anak. (nam/sul/fat)

Facebook Comments