Radar Tegal

Harus Tegas, Pengguna SKTM Bodong Dicoret

Harus Tegas, Pengguna SKTM Bodong Dicoret

IDENTIFIKASI – Ketua MKKS SMA Dra Mimik Supriyatin melakukan identifikasi hasil verifikasi pengguna SKTM kemarin.
HERMAS PURWADI / RADAR SLAWI

SLAWI – Langkah tegas ditempuh ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) SMA Kabupaten Tegal Dra Mimik Supriyatin terkait penyertaan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) yang digunakan calon peserta didik baru. Pihaknya mengistruksikan kepada semua kepala sekolah SMA untuk menyertakan surat pernyataan kebenaran data kelengkapan berkas pendaftaran dan kesanggupan didiskualifikasi bila surat pernyataan itu tidak benar (bodong).

Mimik Supriyatin yang juga kepala SMAN 1 Slawi mengaku, khusus di sekolahnya, awalnya sempat mencurigai ada dua calon peserta didik yang menyertakan SKTM agar bisa diterima di sekolah yang dia pimpin. “Namun dari hasil proses ulang identifikasi dan verifikasi , kami akhirnya positif mencoret atau mendiskualifikasi 1 calon peserta didik baru yang menggunakan SKTM abal-abal atau tidak sesuai dengan kondisi riil keluarga,” ujarnya Senin (9/7).

Dia mengaku, dari daya tampung siswa baru sebanyak 360. Dari kuota tersebut, 41 calon siswa menggunakan SKTM dan 32 siswa pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sesuai ketentuan provinsi, dari total jumlah siswa atau daya tampung, harus menampung 20 persen pemegang KIP dan SKTM. Saat ini kouta itu sudah terpenuhi. “Untuk SKTM memang banyak yang baru mengurus, khususnya dari keluarga tidak mampu untuk kepentingan PPDB,” jelasnya.

Hal ini yang membuat kami menerbitkan surat pernyataan tertulis terkait kebenaran data kelengkapan berkas pendaftaran yang di dalamkan ada kartu keluarga, akta kelahiran, piagam prestasi , SK Guru, SKTM maupun KIP. “Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bersedia bila anak tidak diterima atau dikeluarkan bila terbukti memanipulasi data termasuk dalam meperoleh SKTM,” tegasnya.

Dia menegaskan, bagi calon siswa yang sempat menyertakan SKTM dan mendaftar di sekolah yang dipimpinnya, semua diverifikasi ulang untuk memastikan kebenaran keadaan perekonomian orang tuanya. “Verifikasi kami khususnya bagi mereka yang menggunakan SKTM. Sementara , calon peserta didik baru yang menggunakan KIP tidak kami verifikasi, karena untuk mendapatkan KIP sudah melalui verifikasi yang cukup panjang dan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Mereka pemilik KIP dipastikan sudah memegang kartu tersebut sejak yang bersangkutan masih duduk dibangku SMP,” tegasnya. (her/fat)

Facebook Comments