Radar Pendidikan

20 Persen Kuota Miskin Harus Divalidasi

KAJEN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah ternyata banyak mendapatkan keluhan. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang mewajibkan SMA dan SMK memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM). Kenyataannya, jumlah calon siswa dengan status miskin yang diterima di SMA negeri se Jateng mencapai 25.720 anak atau 22 persen, dan 39.425 calon siswa SMK negeri atau 40 persen dari total penerimaan.

Data tersebut didapat berdasarkan rekapan yang dilakukan oleh Pattiro sampai akhir penutupan PPDB online 6 Juli lalu. Ketentuan pemberian kuota 20 persen untuk siswa miskin itu tercantum di Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

“Peraturan itu menyebutkan bahwa 20 persen kuota untuk siswa miskin. Tapi harusnya tetap ada verifikasi dan validasi. Verifikasi sudah, tapi proses validasi di lapangan tidak ada. Apakah siswa itu benar-benar miskin atau hanya sekedar agar diterima di bangku sekolah,” terang Widi Nugroho, Direktur Patiro Semarang, kemarin.

Menurutnya, sesuai dengan Pergub 62, penerbitan SKTM kepada siswa miskin adalah otoritas pemerintah daerah, bukan pemerintah desa, kelurahan maupun kecamatan. Tapi kenyataannya, justru SKTM didapatkan oleh calon siswa dari kantor desa maupun kecamatan.

“Yang punya otoritas miskin itu kan Pemda, Pemda yang mengesahkan. Harus ada koordinasi dan sinkronisasi oleh Pemda. Ini yang memicu banyak keluhan di lapangan,” terangnya.

Ia juga berharap, kuota 20 persen untuk siswa miskin, tidak berarti menurunkan nilai mutu setiap satuan pendidikan. Sebab, orang-orang yang sudah belajar dengan serius, dan memiliki prestasi yang baik, juga harus difasilitasi. “Harusnya ada kompetisi di masing-masing kuota. Misal, kuota miskin, tetap ada kriteria nilainya,” kata dia.

Sebab, lanjut dia, jangan sampai kebijakan ini justru membuat siswa lebih memilih jadi miskin dengan SKTM daripada bangga dengan nilai hasil belajar mereka. “Jangan sampai ini membentuk mentalitas miskin di kalangan pelajar. Yang memenuhi kuota 20 persen harusnya benar-benar warga kurang mampu,” tandasnya.

Sementara, di Kabupaten Pekalongan sendiri, jumlah calon siswa yang diterima di sekolah dengan status miskin cukup tinggi. Untuk calon siswa SMK pemegang SKTM mencapai 696 siswa, atau 42 persen dari total daya tampung yang mencapai 1.656 siswa. Sedangkan calon siswa SMA pengguna SKTM yang diterima mencapai 784 siswa dengan prosentase 30,08 persen dari 2.606 total kuota siswa.

Kepala Sekolah SMK Karangdadap, Agus Nowo Edy mengatakan, ada hampir 60 persen calon siswa di sekolahnya yang menggunakan SKTM. “Setiap jurusan beda-beda jumlahnya. Untuk verifikasi tetap kita lakukan,” kata Edy secara singkat, kepada Radar Pekalongan, kemarin. (yan)

Facebook Comments