Radar Pendidikan

Warga Keluhkan SKTM, Disdikbud Koordinasi dengan Sekolah

Disdikbud Batang dan Kepala Sekolah

KOORDINASI – Disdikbud Batang saat menggelar koordinasi dengan Kepala SMA/SMK se Batang, Senin (9/7).
NOVIA ROCHMAWATI

BATANG – Disdikbud Batang menggelar koordinasi untuk membahas penggunaan SKTM dalam PPDB tingkat SMA/SMK , Senin (9/7). Hal ini dilakukan sesuai arahan Bupati Batang atas keluhan masyarakat terkait PPDB jalur SKTM.

Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufiq SP MSi didampingi Kabid Dikdas Drs Sabar Mulyono menerangkan, pihaknya berusaha berkoordinasi dengan sekolah terkait permasalahan ini. Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah sendiri beberapa ada yang sudah melakukan survei dan verifikasi. Agar jalur SKTM ini benar-benar diperuntukkan bagi kalangan yang berhak.

Ketua MKKS SMA Kabupaten Batang, Ismuzaroh SPd MPd, secara pribadi tidak masalah dengan adanya jalur pendaftaran melalui SKTM. Hanya saja ke depan pihaknya berharap aturan ini ditambahkan beberapa syarat. Seperti dengan adanya minimal nem. Sehingga pendaftaran di jalur ini lebih kompetitif.

Karena yang terjadi di masyarakat, banyak spekulasi baru yang membuat psikologis calon siswa terganggu. Banyak yang beranggapan agar tidak perlu belajar agar bisa keterima di sekolah favorit hanya mengandalkan SKTM saja.
Ia dan MKKS berharap ke depan ada aturan yang lebih ketat lagi sehingga tidak menimbulkan kerancuan.

“Kami dari MKKS sendiri setuju dengan adanya jalur SKTM ini. Karena memang banyak dari masyarakat yang perlu dibantu. Tapi kami harap masyarakat juga jangan serta merta memilih jalan ini sebagai jalan pintas agar anak mereka langsung diterima masuk SMA. Dan ke depan kami harap setidaknya ada Nem Yang membatasi pendaftar dari jalur SKTM. Sehingga persaingan lebih bisa kompetitif,” terangnya.

Sebagai antisipasi terjadinya penyahgunaan SKTM sendiri Ismuzaroh sendiri telah menetapkan kebijakan sendiri di sekolahnya, di SMAN 1 Batang. Sekolahnya membuat tim survei dan verifikasi terkait data yang telah diberikan calon siswanya. Sebelumnya para calon siswa sendiri sudah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak diterima jika memberikan data yang tidak valid.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut kami juga sudah punya kebijakan sendiri. Salah satunya dengan melakukan survei dan verfikasi langsung ke rumah calon siswa. Dari situ kita bisa lihat apakah data yang diberikan real atau tidak,” tandasnya. (nov)

Facebook Comments