Neutron Yogyakarta
Nasional

Minta KPK Konfirmasi Peran Partai

*Buntut Penetapan 3 Kader PDIP Sebagai Tersangka

JAKARTA – Peristiwa tangkap tangan yang dilakukan terhadap tiga kepala daerah sepanjang menjelang Lebaran tahun ini menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan. Sebab, tiga kada yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengonfirmasi korelasi antara korupsi kepala daerah dan keuangan partai yang mendukungnya. Langkah itu untuk menjawab indikasi bahwa pemimpin daerah tersebut menyalahgunakan kekuasaan atas perintah atau desakan elit partai. “Hal itu perlu dikonfirmasi,” terangnya kepada Jawa Pos, kemarin (11/6).

Sebagaimana diberitakan, selama Ramadan kali ini, sebanyak tiga kepala daerah terjaring OTT KPK. Mereka pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Bupati Purbalingga H. Tasdi, Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar. Ketiganya merupakan kader PDIP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, lembaganya tidak melihat latar belakang pelaku korupsi. Apakah pelaku tersebut pengurus partai ataupun calon kepala daerah (cakada) yang tengah bertarung dalam pilkada serentak tahun ini. “Kalau kami punya bukti, pasti akan ditindaklanjuti, siapapun mereka dan apa latar belakangnya,” tegasnya kepada Jawa Pos.

Disiai lain, PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi. Selama ini partainya memberikan sanksi maksimal bagi kader yang terjaring OTT dan menjadi tersangka korupsi.

Partainya geram dan marah terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusian. “Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya,” kata dia.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah begitu rusak karakter dan mentalitas anak bangsa atau sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif.  “Atau pencegahan korupsi yang mandul. Dan kita asyik menikmati drama OTT itu,” bebernya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah penangkapan yang dilakukan KPK murni pemberantasan korupsi atau ada kepentingan politik di belakangnya. Sebab, yang menjadi sasaran komisi antirasuah ialah calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan pemimpin yang sangat mengakar. Misalnya, Samanhudi, wali kota Blitar yang sangat berpengaruh dan mempunyai kepemimpinan kuat. Begitu juga Syahri Mulyo yang merupakan calon bupati Tulungagung terkuat.

Kesan adanya kepentingan politik terlihat dari kasus penangkapan kedua tokoh tersebut.  Keduanya tidak terkena OTT langsung. Namun, beberapa media online memberitakan seolah-olah keduanya sudah menjadi target dan harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.

Tapi faktanya, tegas Hasto, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, bukan pejabat negara. Sedangkan di Tulungagung, yang diringkus ialah kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. “Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa dibalik ini,?” jelas anggota DPR RI itu.

OTT yang dilakukan KPK akhirnya dihubungkan dengan kontestasi pilkada. Sekarang, lanjut dia, siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan.

Sebab, sebelumnya ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya. Misalnya, terkait pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan ada vested interest. “Begitu juga kebocoran sprindik Anas Urbaningrum,” terangnya. (tyo/lum)

Facebook Comments