Neutron Yogyakarta
Nasional

Lebaran, KPK Tetap Lakukan Penindakan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan energi cukup banyak dalam penanganan kasus dugaan korupsi Tulungagung dan Kota Blitar. Betapa tidak, selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (8/6) hingga Minggu (10/6) kemarin, kegiatan penyidikan di gedung KPK untuk dua kepala daerah itu selalu selesai dini hari.

Dimulai dari penetapan tersangka Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar pada Jumat pukul 01.50. Sehari kemudian disusul penahanan Samanhudi di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat pukul 01.32. Nah, kemarin giliran penahanan Syahri di Rutan Polres Jakarta Timur dilakukan pagi buta pukul 04.38.

Penahanan untuk kedua tersangka tersebut dilakukan untuk 20 hari pertama. Artinya, mereka sudah pasti akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini di rumah tahanan. Bukan hanya itu, khusus Syahri, dipastikan juga tidak bisa mengikuti secara langsung hajatan politik Pilkada Tulungagung pada 27 Juni mendatang. Sebab, KPK menegaskan tidak akan memberi izin keluar tahanan untuk kegiatan pilkada.

“Kami tidak menghendaki keinginan itu (izin untuk kegiatan pilkada),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK dini hari kemarin. Saut memberikan perhatian lebih untuk perkara Tulungagung dan Kota Blitar. Saat penyerahan diri Syahri ke KPK, Saut berada di gedung KPK untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan maksimal. Hal tersebut jarang dilakukan pimpinan. Apalagi saat weekend seperti kemarin.

Saut mengatakan, penyerahan diri Syahri merupakan inisiatif sendiri. Itu setelah pihaknya mengeluarkan imbauan agar Syahri dan Samanhudi menyerahkan diri ke KPK pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/6) dan Kamis (7/6) lalu. Keduanya sempat “menghilang” dan kucing-kucingan dengan KPK sebelum akhirnya menyerahkan diri.

Saat menyerahkan diri, KPK langsung memeriksa identitas Syahri dengan mengecek nama dan alamat di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dia bawa. Pengecekan itu untuk memastikan apakah pria yang menyerahkan diri sekitar pukul 21.20 tersebut adalah benar-benar Syahri. “Kami periksa identitasnya betul, walaupun tadi ada alamatnya yang salah kami perbaiki. Kami khawatir juga bener nggak nih orangnya,” papar Saut.

Saut mengatakan, pihaknya tidak akan kompromi terhadap kepala daerah atau penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi menjelang Lebaran. Bahkan, dia menegaskan penindakan di lapangan tidak akan dihentikan menjelang dan selama Idul Fitri nanti. “Kalau berhenti (menindak korupsi saat Lebaran) pasti tidak akan, kecuali case building (kasus yang dibangun),” tegas komisioner penggemar saksofon tersebut.

Karena itu, KPK pun mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara agar tidak “neko-neko” menjelang Lebaran. Penegasan itu juga ditujukan kepada seluruh calon kepala daerah (cakada) incumbent. “Kalau kami punya bukti, pasti akan ditindaklanjuti siapapun mereka, apapun latar belakangnya,” kata Saut.

Terkait wilayah Jawa Timur (Jatim) sebagai zona merah korupsi? Saut menyebut seluruh daerah di Indonesia menjadi perhatian KPK. Bahkan, khusus Jatim, KPK beberapa kali melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya korupsi. “Saya pikir keseluruhan Indonesia masih lambat (pembangunan integritas), cuma kebetulan bukti-buktinya kami dapat (di Jatim) dan banyak (masyarakat) yang membantu,” ungkap Saut.

Untuk diketahui, saat ini Jatim merupakan wilayah paling sering menjadi lokasi penindakan korupsi KPK. Selama dua tahun terakhir, tercatat sudah delapan kali OTT di Jatim. Dalam kurun waktu itu juga sudah delapan kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Merujuk data KPK pada 2017, Jatim menduduki posisi kedua dalam jumlah laporan korupsi. Yakni, 564 laporan.

Disisi lain, Syahri tampak lelah ketika keluar dari gedung KPK pagi buta kemarin. Wajahnya kuyu. Selama lebih dari tujuh jam, politikus PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Maryoto Birowo di Pilkada Tulungagung itu diperiksa penyidik KPK terkait dengan perkara dugaan suap proyek pembangunan peningkatan jalan di Tulungagung. “Kami menghormati proses (hukum),” ujarnya.

Syahri pun menjelaskan perihal keberadaannya setelah OTT KPK. Dia mengaku tengah bersama keluarga saat OTT bergulir. Kala itu, Syahri mengaku belanja kebutuhan menjelang Lebaran untuk anak-anaknya. “Ketika ada OTT, kebetulan dengan keluarga. Karena hari raya, nyari kebutuhan untuk anak-anak. Di jalan itu lah kami ada ada berita katanya ada OTT,” ungkap dia.

Dia pun mengaku kaget dengan kegiatan tangkap tangan KPK tersebut. Hal itu lah yang membuat Syahri tidak langsung menyerahkan diri ke KPK. “Kalau kemudian itu (penyerahan diri) terulur, itu wajar ya, memang belum pernah mengalami seperti itu,” tuturnya. Terkait dengan pembuatan video saat diimbau menyerahkan diri? “Intinya bahwa hari ini di sana (Tulungagung) ada pilkada,” ungkapnya. Soal dugaan penerimaan uang, Syahri enggan berkomentar. “Ditanyakan ke penyidik ya.”

PDI Perjuangan Soroti

Disisi lain, PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi. Selama ini partainya memberikan sanksi maksimal bagi kader yang terjaring OTT dan menjadi tersangka korupsi.

Partainya geram dan marah terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusian. “Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya,” kata dia.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah begitu rusak karakter dan mentalitas anak bangsa atau sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif.  “Atau pencegahan korupsi yang mandul. Dan kita asyik menikmati drama OTT itu,” bebernya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah penangkapan yang dilakukan KPK murni pemberantasan korupsi atau ada kepentingan politik di belakangnya. Sebab, yang menjadi sasaran komisi antirasuah ialah calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tertinggi dan pemimpin yang sangat mengakar. Misalnya, Samanhudi, walikota Blitar yang sangat berpengaruh dan mempunyai kepemimpinan kuat. Begitu juga Sahri Mulyo yang merupakan calon bupati Tulungagung terkuat.

Kesan adanya kepentingan politik terlihat dari kasus penangkapan kedua tokoh tersebut.  Keduanya tidak terkena OTT langsung. Namun, beberapa media online memberitakan seolah-olah keduanya sudah menjadi target dan harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.

Tapi faktanya, tegas Hasto, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, bukan pejabat negara. Sedangkan di Tulungagung, yang diringkus ialah kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. “Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini,?” jelas anggota DPR RI itu.

OTT yang dilakukan KPK akhirnya dihubungkan dengan kontestasi pilkada. Sekarang, lanjut dia, siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan. Sebab, sebelumnya ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya. Misalnya, terkait pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan ada vested interest. “Begitu juta kebocoran sprindik Anas Urbaningrum,” terangnya. (tyo/lum) 

Facebook Comments