Nasional

Wali Kota Blitar Serahkan Diri ke KPK

Wali Kota Blitar Serahkan Diri ke KPK

BARANG BUKTI- Penyidik menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6).
DERY RIDWANSAH/ JAWA POS

*Bupati Tulungagung Belum
*PDIP Tuding KPK Lakukan OTT Gaya Baru

Jakarta – Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar telah menyerahkan diri ke KPK. Samanhudi kini tengah diperiksa.

“Wali Kota Blitar telah datang ke KPK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK. Datang sekitar pukul 18.30 WIB. Kami hargai penyerahan diri tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (8/6).

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo masih belum mengikuti iktikad baik Samanhudi untuk menyerahkan diri. KPK kembali mengultimatum Syahri untuk menyerahkan diri.

“Selain itu, untuk Bupati Tulungagung kami juga mendapat informasi partai sudah menghimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri. Sikap kooperatif ini tentu akan baik bagi yang bersangkutan dan akan memperlancar proses hukum,” tutur Febri.

Walau belum ditahan, Syahri Mulyo dan M Samanhudi Anwar telah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dalam kasus yang berbeda. Keduanya diimbau menyerahkan diri sejak Kamis (7/6) kemarin.

KPK menetapkan 2 kepala daerah itu Wali Kota Blitar 2016-2021 M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dari seorang kontraktor terkait perkara yang berbeda.

Syahri sebelumnya disebut menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar. Namun, uang yang berhasil disita KPK hanya Rp 1 miliar.

Sedangkan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Saut menyebut fee itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas.

Selain keduanya, 4 tersangka lain yang ditetapkan yaitu Agung Prayitno selaku swasta dan Sutrisno selaku Kadis PUPR Pemkab Tulungagung (keduanya sebagai penerima suap di kasus Tulungagung) serta Bambang Purnomo selaku swasta sebagai penerima di kasus Blitar. Sedangkan untuk pemberi suap yaitu Susilo Prabowo yang dijerat baik dalam perkara di Tulungagung maupun di Blitar.

KPK sendiri sebelumnya sempat mencari keberadaan M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya diburu KPK berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Baik Samanhudi maupun Syahri telah berstatus tersangka, tetapi lolos dari OTT yang digelar pada Rabu, 6 Juni kemarin. Dua kepala daerah itu disebut KPK menerima suap dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo berkaitan dengan 2 proyek di wilayahnya masing-masing.

Kedua kepala daerah tersebut belum dimasukkan KPK dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK masih menunggu iktikad baik kedua kepala daerah itu untuk menyerahkan diri.

“Saya pikir kalau waktu yang dibatasi, makin cepat makin bagus. (Apabila tidak kooperatif) Ya kan panggil paksa, mau nggak mau,” sebut Saut.

OTT Gaya Baru

Disisi lain, PDI Perjuangan menuding KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berbeda atau ‘OTT gaya baru’. Apa maksudnya?

“Kami masih terhenyak dengan OTT gaya baru,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Jumat (8/6).

OTT yang dimaksud Hendrawan yaitu yang baru-baru ini dilancarkan KPK di Blitar dan Tulungagung. Menurut Hendrawan, OTT yang dilakukan KPK itu dilakukan secara tidak langsung.

“Yaitu OTT melalui orang lain atau OTT tidak langsung. Bila begini, semua orang potensial jadi target OTT. Atau setiap orang yang punya uang kas di kantor atau rumah, bisa dikerjain OTT, bisa jadi target politisasi,” sebutnya, seperti diberitakan detikcom.

Menurut Hendrawan, OTT semacam ini rawan politisasi. Hendrawan mengatakan PDIP sedang mendalami kasus OTT terhadap kader-kadernya sebab dalam 3 hari terakhir kemarin OTT yang dilakukan menjerat 3 kader PDIP.

“OTT gaya baru ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Terhadap kader-kader yang terkena OTT ini sedang kami pelajari secara seksama kasusnya,” ucap Hendrawan.

Meski demikian, Hendrawan mengimbau kepada seluruh kader PDIP untuk taat hukum.

“Kami selalu memerintahkan kader untuk taat hukum dan tunduk pada peraturan perundang-undangan,” ucap Hendrawan.

Terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bila terbukti akan dilakukan pemecatan.

“Dalam SOP di PDIP mana kala seorang kader PDIP yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK, yang tentu kita harapkan tindakan OTT itu telah memenuhi unsur-unsur bukti hukum yang cukup. Maka ketika memenuhi unsur bukti yang cukup untuk menjadi tersangka, saat itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan ya,” ujar Ahmad, di kediaman Megawati, Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).

Ia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan peringatan kepada setiap kader PDIP. Salah satunya yaitu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Sejak awal Bu Mega memberikan warning kepada kader-kader partainya baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif ataupun penyelenggara negara. Untuk tidak memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan apalagi melakukan tindakan korupsi,” ujar Ahmad.

Menurutnya dalam PDIP, tersangka yang terkena OTT korupsi tidak diselesaikan melalui tahapan majelis kehormatan. Hal ini dikarenakan telah dibuat draf surat pemberhentian bagi anggota partai yang terkena korupsi.

“Ya katakan setiap tersangka OTT korupsi tidak perlu ada prosedur yang melalui tahapan majelis kehormatan partai dan lain-lain. Karena bu Mega telah membuat surat pemberhentian saat itu juga, yang sudah ditanda tangan yang ketika ada anggota partai yang terkena OTT, Saat itu juga diberi nomer dan diberikan,” kata Ahmad.

Ia mengatakan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum bagi anggota yang terbukti melakukan korupsi. Namun PDIP akan memberikan bantuan hukum bila hal tersebut tidak terbukti.

“Kalau misalnya di dalam proses penetapan memenuhi unsur-unsur bukti-bukti yang kuat, tidak unsur-unsur politisasi, tidak ada unsur lain yang menjadi latar belakang penetapan OTT itu maka kita tidak akan memberikan bantuan hukum apapun,” ujar Ahmad.

“Tetapi kalau di dalam penentuan status tersangka terdapat hal-hal yang diduga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum maka sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Maka partai akan memberikan bantuan hukum,” sambungnya. (dtk)

Facebook Comments