Neutron Yogyakarta
Radar Batang

Pemkab Batang Tunggu Panggilan Kemen ATR

Berkas Raperda RTRW Sudah Lengkap

Sempat melambat progresnya di tahun lalu, perkembangan proses revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 saat ini kian menunjukkan titik terang. Setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah, Pemkab praktis tinggal menunggu tahapan paling menentukan, yakni ekspos di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Berkas yang dipersyaratkan sudah kita lengkapi di Kementerian ATR, jadi kami tinggal menunggu panggilan. Paparan material raperda di Jakarta,” ungkap Plt Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang, Dra Lani Dwi Rejeki MM, saat dikonfirmasi via ponsel, Kamis (7/6) sore.

Sebelumnya, material revisi RTRW telah melewati pembahasan di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan instansi lintas sektoral dan mendapatkan penetapan rekomendasi Gubernur. Pun rekomendasi itu telah dilengkapi dan sekarang tengah menunggu tahapan di BKPRN yang leading sector Kemen ATR.

“Kami belum tahu pasti, kapan jadwal paparan di Kementerian ATR. Masih kita tunggu informasinya, tetapi harapannya ya setelah lebaran nanti sudah bisa dilaksanakan,” ujar Lani.

Termasuk dalam progres itu adalah selesainya peta tata ruang di Badan Informasi Geospasial. Plt Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang, Dra Lani Dwi Rejeki MM, mengatakan, Batang berpeluang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang akan memaparkan materi revisi RTRW itu di hadapan tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

“Sebetulnya Boyolali sudah mendahului kita, tetapi informasinya draf mereka dikembalikan. Makanya kita juga akan mempersiapkannya sebaik mungkin,” ungkap dia, usai memaparkan progres tahapan Revisi RTRW di DPRD, Kamis (3/5).

Pembahasan materi revisi RTRW di Kementerian ATR itu akan melibatkan tim OPD lengkap, terutama yang terkait. Menurut Lani, pembahasan itu bisa dianggap sebagai tahapan terberat yang harus dilakukan Pemkab Batang.

“Pembahasan di Kementerian ATR ini untuk mendapatkan persetujuan substansi. Kalau ini sudah dikantongi, baru kita masuk ke tahap pembahasan Raperda Revisi RTRW ini di DPRD sampai dengan disetujui bersama dan mendapatkan penetapan,” terang Lani.

Kecuali itu, sebelumnya dokumen lampiran peta RTRW juga telah mendapatkan revisi dari Badan Informasi Geospasi (BIG) di Bogor. Mengingat beratnya tahapan di BKPRN, Lani berharap dukungan dan doa restu masyarakat agar prosesnya bisa berjalan lancar.

“Sebetulnya, Batang ada dalam urutan ketiga dalam daftar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan paparan di Kementerian ATR. Tapi informasinya, dua daerah lain, termasuk Boyolali drafnya dikembalikan dan diminta dilengkapi kembali. Jadi, kemungkinan besar Batang akan jadi yang pertama menjalani tahapan di BKPRN ini,” jelasnya. (sef)

Facebook Comments