Neutron Yogyakarta
Radar Batang

Alokasi Anggaran antar OPD Belum Proporsional

H Muafie

H Muafie

BATANG – Distribusi alokasi anggaran untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Batang dinilai belum cukup proporsional. Pasalnya, besaran anggaran yang diterima OPD dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan beban kinerja riil mereka.

“Penganggaran yang berbasis kinerja ini kan memang telah menjadi komitmen semua pemerintahan di berbagai di tingkatan. Bahwa pada implementasinya belum konsisten, itu yang perlu ingatkan terus menerus sekaligus mendorong perbaikannya,” kata anggota Komisi C DPRD Batang, H Muafie, baru-baru ini.

Menurut politisi Nasdem itu, jangankan perbandingan komparatif antar dinas dengan tipe yang sama. Bahkan ada dinas/badan yang anggarannya kalah dari instansi yang secara eselon berada di bawahnya.

“Ada dinas yang mengelola dua bidang dan satu sekretariat, tetapi total anggaran yang dikelolanya sebanding dengan unit kerja di bawah dinas. Ada juga dinas yang anggarannya hanya sebesar bagian atau camat. Ya sejauh itu benar-benar mengacu pada kebutuhan kinerja mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau ternyata tak mempertimbangkan beban kerjanya kan menjadi timpang,” jelas Muafie.

Dia mencontohkan anggaran Satpol PP yang hanya Rp 2,7 M. Nilai itu bisa jadi menurutnya selevel dengan camat atau bagian. Padahal, kelembagaan Satpol PP saat ini tergolong sebagai dinas besar.

“Belum lagi kalau dibandingkan dengan Satpol PP kabupaten/kota lain. Meski ini juga terkait dengan besaran APBD dan terutama PAD, tetapi mengharapkan kinerja maksimal dengan anggaran yang terbatas kan juga sulit,” ucapnya.

Muafie juga mencontohkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpuska) yang total anggarannya di APBD penetapan kurang dari Rp 1,5 M. Dengan anggaran sebesar itu, kata dia, mustahil pembangunan gerakan literasi, penumbuhan minat baca dan lainnya akan berjalan efektif.

“Ya ini sekadar masukan saja, syukur-syukur bisa menjadi bahan pertimbangan. Idealnya, selain beban kerja, besar kecilnya anggaran juga harus dilihat kemampuan SDM di tiap OPD dalam menjalankan program kegiatan yang bisa mendukung RPJMD maupun secara umum besar manfaatnya untuk masyarakat. Aspek kreativitas dan inovasi sebagaimana menjadi tagline Pak Bupati semestinya menjadi ukuran kinerja juga bagi tiap OPD. Kalau dengan anggaran besar kerjanya masih itu-itu saja, ya tahun berikutnya pangkas dan berikan untuk OPD yang lebih kreatif dan inovatif,” bebernya.

sebelumnya, Komisi A DPRD Batang juga menyampaikan keprihatinannya dengan anggaran yang dikelola Satpol PP karena terlalu kecil. Padahal, beban kerja instansi itu terbilang cukup besar. (sef)

Facebook Comments