Neutron Yogyakarta
Radar Batang

Program PLPBK, Batang Dapat Rp 4,8 M

Di Jateng Hanya 2 Daerah

Kinerja Pemkab Batang dalam penataan kawasan kumuh sepertinya dinilai baik oleh pemerintah pusat. Terbukti, di Jawa Tengah hanya Batang dan Kota Tegal yang tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Kegiatan itu menjadi bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Targetnya, 2019 nanti Indonesia sudah terbebas dari kawasan kumuh.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Batang, Ari Yudianto SH, mengatakan, tahun 2018 alokasi untuk Kabupaten Batang adalah sebesar Rp 4,850 M. Nilai itu meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan anggaran yang sama di 2017 yang hanya Rp 1,2 M.

“Anggaran Rp 4,850 miliar itu diperuntukkan bagi total 8 desa di dua kecamatan. Fokusnya tetap Kecamatan Batang dengan 6 desa/kelurahan dan Warungasem ada 2 desa,” ujarnya, Selasa (5/6).

Menurut Ari, program PLPBK dibiayai langsung APBN. Anggarannya juga langsung dari Rekening Kas Umum daerah (RKUN) melalui KPPN dan dicairkan ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Meski anggarannya langsung dari APBD dan melalui KPPN, tetapi Satuan Kerjanya tetap di Disperkim. Nanti dari total 8 desa, setiap desa ada yang dapat Rp 750 juta dan ada yang Rp 500 juta,” terangnya.

Selain penataan infrastrukturnya, Kabupaten Batang juga menurut Ari menjadi percontohan untuk pembuatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumkuh Perkotaan (RP2KPKP). Output dari kegiatan itu nantinya menghasilkan masterplan.

“Kalau sudah ada masterplan kan lebih mudah roadmap pembangunannya, termasuk bagaimana pembagian kewenangan kewenangan, kawasan, nantinya lebih terarah,” pungkas Ari. (sef)

Facebook Comments