Radar Batang

Tahapan Proyek DAK Bikin Geregetan

DAK

PERSIAPAN – Pengelola paket swakelola DAK Disdikbud melakukan rapat persiapan dengan para konsultan selaku fasilitator, belum lama ini.
AKHMAD SAEFUDIN

Regulasi Ketat, Tahapan Pusat Lambat

Tahapan realisasi DAK Bidang Pendidiikan Tahun 2018 benar-benar bikin geregetan pemerintah daerah. Pasalnya, meski prosedur dan regulasi diperketat, namun realisasi tahapan yang dilakukan Pemerintah Pusat sendiri terbilang lambat.

Kabid Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Drs Mulyadi M Si, mengatakan, sesuai ketentuan, penandatanganan kontrak pekerjaan DAK, termasuk paket swakelola SD dan SMP, dideadline sampai Bulan Juni. Tahapan itu juga menjadi syarat pencairan tahap 1 DAK.

“Petunjuk operasionalnya memang telah ada, setelah lama kita tunggu-tunggu. Tetapi sosialisasinya kan belum ada, sementara kami di daerah harus berpacu waktu agar anggarannya tidak hangus,” ungkapnya didampingi Kasie Sarpras SD, Yusuf Wibisono ST, Kamis (17/5).

Petunjuk operasional sendiri telah dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018 yang bisa diunduh di internet. Menurut Mulyadi, pihaknya saat ini masih memproses tahap persiapan pelaksanaan.

“Sesuai jadwal, insya Allah paska lebaran, tanggal 25 Juni 2018, dokumen kontrak paket swakelola akan ditandatangani. Ya kami harus berpacu waktu, kalau menunggu sosialisasi ya pencairan dan pelaksanaan bisa terlambat,” terangnya.

Adapun deadline pencairan tahap 1 DAK paling lambat tanggal 23 Juli 2018. Gerakk cepat itu terpaksa dilakkukan karena desakan kebutuhan. Bahkan, untuk kegiatan pengadaan sarana UNBK sudah lebih dulu dilaksanakan karena harus digunakan untuk ujian siswa di 4 SMP.

“Ya kalau mikir tahapan pelaksanaan yang ribet tentu bikin geregetan. Sementara regulasinya diperketat, kokk tahapan dari pusat sendiri malah lambat. Tapi ya sudahlah, yang penting apa yang bisa kita lakukan ya laksanakan sebaik-baiknya,” tandas Mulyadi, yang juga selaku PPK.

Tahun ini, DAK Pendidikan untuk Kabupaten Batang sendiri ditetapkan sebesar Rp 7.951.000.000. Sebagian besar dari pagu itu diperuntukan bagi jenjang SD, yakni mencapai Rp 6.145.000.000.

Menurut Mulyadi, DAK sebesar itu akan menyasar sebanyak 89 sekolah. Rinciannya, 80 sekolah akan memperoleh DAK untuk rehab dengan nilai perpaket Rp 65,7 juta. Untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) ada 4 sekolah dengan anggaran Rp 154 juta/sekolah. “Sisanya ada rehab jamban untuk 4 sekolah dengan anggaran masing-masing Rp 11,4 juta,” imbuhnya.

Sementara untuk SMP, pagunya di 2018 sebesar Rp 1.806.000.000. Adapun peruntukannya ada tiga jenis. Pertama, rehab untuk 13 sekolah senilai masing-masing Rp 46 juta. kedua, pengadaan TIK untuk UNBK bagi 4 sekolah. Ketiga, peralatan laboratoirum bagi 4 sekolah senilai @ Rp 15,5 juta. (sef)

Facebook Comments