Metro Pekalongan

Pemkot Pekalongan Rumuskan Ulang Zoning Jalan Mangga

Zoning Pasar Darurat

SIDAK – Komisi B DPRD Kota Pekalongan melakukan sidak ke pasar darurat usai menggelar rapat kerja dengan Pemkot Pekalongan mengenai usulan pedagang Jalan Mangga yang menolak pindah.
M. AINUL ATHO

Pasar Darurat

Pemkot Pekalongan kembali menggelar rapat koordinasi bersama dengan paguyuban pedagang untuk merumuskan ulang zonasi penempatan pedagang di Jalan Mangga.

Rapat tersebut digelar sebagai tindaklanjut atas usulan pedagang di Jalan Mangga yang menolak pindah dari lokasi saat ini. Para pedagang bersikeras ingin tetap berjualan di lokasi yang sudah belasan tahun mereka tempati itu.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD dan Pemkot Pekalongan, Rabu (16/5). “Sore ini kami akan rapat kembali bersama tim untuk membahas mengenai usulan pedagang di Jalan Mangga. Selain juga akan dibahas beberapa hal lain yang menyangkut dengan pasar darurat,” kata Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih yang ditemui usai rapat.

Saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja, Sekda menjelaskan, sebetulnya zoning penempatan pedagang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemkot dengan pedagang yang diwakili dua paguyuban pedagang. Dalam koordinasi awal, disepakati bahwa fashion dan asesoris seluruhnya ditempatkan di Taman dan Jalan Patiunus. Namun kesepakatan itu ditolak P2PB.

“Pertama disepakati bahwa fashion semua ditempatkan di Patiunus namun yang menolak P2PB. Akhirnya rapat selanjutnya semua sepakat bahwa penempatan zoning pedagang dicampur termasuk yang ada di Patiunus. Sehingga masih ada 82 pedagang fashion dari Patiunus dipindahkan ke Jalan Mangga. Nanti kalau dirapatkan lagi akan seperti apa hasilnya,” jelas Sekda.

Dari koordinasi awal, juga disepakati bahwa penempatan pasar darurat dapat dilakukan seminggu sebelum puasa.
Namun dinamika yang terjadi di lapangan, mulai dari usulan pedagang hingga keterbatasan anggaran, membuat target waktu penempatan mundur. Saat ini pun, penempatan pasar darurat belum sepenuhnya bisa dilakukan karena banyaknya kendala yang muncul.

Pemkot dikatakan Sekda, sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp3 miliar dari dana tak terduga, namun belum mencukupi untuk membangun jumlah lapak pasar darurat yang sudah ditetapkan. “Kami masih menunggu dana dari provinsi hari ini SK nya baru turun, dan akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Sehingga setelah ini pembangunan kekurangan lapak pasar darurat bisa segera dilakukan,” tambahnya.

Terjadi Miskomunikasi

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan mengatakan, bahwa DPRD memberikan dukungan dan apresiasi terhadap apa yang dilakukan Pemkot Pekalongan yang tanggap terhadap peristiwa kebakaran Pasar Banjarsari. “Pemkot sudah bagus. Memang ada kendala yang tidak bisa dihindari yang membuat ada beberapa target sedikit melenceng dari kesepakatan awal,” tuturnya.

Mengenai munculnya penolakan pedagang Jalan Mangga untuk pindah, Wawan, sapaan akrabnya, melihat bahwa terjadi miskomunikasi antara tim dengan pedagang. Sebab selama ini komunikasi dan rapat kerja yang digelar Pemkot Pekalongan hanya melibatkan paguyuban. Ia memperkirakan, juga tidak terjadi komunikasi yang baik antara paguyuban dengan pedagang dibawahnya, sehingga tidak seluruhnya pedagang memahami apa yabg sudah menjadi kesepakatan.

“Harusnya kalau sudah ada kesepakatan dalam rapat termasuk penempatan pedagang, bisa disosialisasikan oleh paguyuban kepada pedagang yang ada di bawahnya. Tapi disini saya lihat terjadi miskomunikasi dibawah antara paguyuban dengan pedagang. Selain itu, sebelumnya kami juga meminta kepada tim agar terus diberikan informasi terkait perkembangan pasar darurat agar dapat memberikan masukan. Namun ini juga belum dikakukan,” katanya.

Ketua Komisi B, Jecky Zamzami menambahkan, saat ini yang terjadi adalah mengedepankan ego masing-masing terutama di tingkat pedagang. Ia meminta agar Pemkot Pekalongan bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, dan secara tegas dapat mengambil keputusan. “Karena apapun yang terjadi semua harus dipikirkan. Sebab ini bersangkutan dengan masalah penghasilan,” katanya.

Namun ia mengapresiasi yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Jecky menyatakan perlu adanya kesadaran dari para pedagang sendiri. “Apa yang menjadi keputusan pemerintah adalah yang terbaik dan pedagang harus menerima itu dengan kesadaran masing-masing,” harapnya.

Usai rapat kerja, Komisi B juga melakukan sidak ke lokasi pasar darurat di Jalan Mangga dan Taman serta Jalan Patiunus untuk melihat langsung kondisi pasar darurat. (nul)

Facebook Comments