Metro Pekalongan

Keberadaan UU JDH Penting untuk Menjamin Kehalalan Suatu Produk

UU JDH

SOSIALISASI – Anggota DPR-MPR RI dari Fraksi PAN, HA Hakam Naja, mengadakan sosialisasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, Selasa (15/5).
WAHYU HIDAYAT

KOTA PEKALONGAN – Keberadaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dinilai sangat penting bagi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Produk halal juga akan membawa maslahat atau manfaat yang baik bagi non muslim.

Maka dari itu, UU JPH harus segera diimplementasikan agar proses penjaminan produk halal dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Drs HA Hakam Naja MSi, dalam acara sosialisasi UU No 33 Tahun 2014 di Hotel Dafam Pekalongan, Selasa (15/5).

Sosialisasi ini digelar bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekalongan, dan dihadiri pengurus dan anggota MUI, dinas atau instansi terkait, serta perwakilan ormas di Kota Pekalongan. “Harapannya Indonesia bukan hanya jadi konsumen terbesar produk halal, tetapi harus menjadi produsen produk halal nomor 1 di dunia. Di dunia, sertifikasi jaminan produk halal sudah berjalan. Australia nomor 4 di dunia (produsen produk halal), Brazil nomor 3. Padahal muslim bukan mayoritas di sana,” ungkap Hakam.

Hakam menjelaskan bahwa keberadaan UU JPH sangat penting agar ada jaminan bahwa produk yang dikonsumsi ataupun dipakai masyarakat Indonesia adalah produk halal.

Apalagi, terang Hakam Naja, secara normatif menggunakan produk halal adalah konsekuensi yang logis bagi setiap muslim karena merupakan perintah agama.

Adapun secara sosiologis, produk halal didesain untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama muslim dari produk yang haram secara syariat. Produk ini juga memberikan maslahat (kebaikan) bagi non-muslim karena standar halal menekankan unsur kesehatan, kebersihan, kualitas dan perlindungan dari bahaya zat kimia yang terkandung dalam produk tersebut.

“Lima aspek yang harus terpenuhi pada standar halal adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal pada penyimpanannya, dan halal dalam penyajiannya,” terangnya.

Adapun secara yuridis, kepastian produk halal yang diatur di dalam undang-undang menegaskan tentang payung hukum yang jelas tentang standar produk halal, sehingga antara produsen dan konsumen mendapatkan ketenangan, karena produknya telah disahkan secara konstitusional.

“Produk halal menjadi penting karena berdampak positif dan membawa kemaslahatan bagi penggunanya. Sebaliknya, produk yang tidak tersertifikasi halal terindikasi merugikan berbagai pihak karena mengandung zat-zat yang berbahaya, tidak sehat, tidak bersih bahkan bisa mengancam jiwa bagi yang mengkonsumsinya,” paparnya.

Pihaknya pun berharap, ke depannya Pekalongan dapat menjadi daerah pelopor percontohan produk halal. “Semua produk nanti harus punya sertifikasi halal. Nantinya pada Oktober 2019 seluruh produk di Indonesia wajib bersertifikasi halal,” tegasnya. (way)

Facebook Comments